WARTANESIA – Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, meminta seluruh kepala daerah se-tanah air, untuk memantau secara detil setiap perkembangan inflasi, serta mengendalikan anggaran belanja daerah dan tidak terjebak rutinitas.
Ini dikatakan Jokowi saat melakukan Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2023, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
“Kita tetap harus waspada, kita tetap harus tetap hati-hati. Semuanya harus memiliki perasaan yang sama bahwa keadaan sekarang ini, utamanya global, ekonomi global memang tidak berada pada posisi yang normal,” kata Jokowi.
“Oleh sebab itu, kita semuanya harus memiliki sense of crisis. Betul-betul siap atas segala kemungkinan yang terjadi yang tanpa kita prediksi, semua kita harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada.”
Presiden berharap, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, dapat menjadi instrumen perlindungan sosial masyarakat, serta mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural.
“Untuk pemerintah daerah, gubernur bupati dan wali kota. Perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali, ini momok semua negara. Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah, mengendalikan secara detil belanja-belanja yang ada. Jangan terjebak rutinitas,” harapnya.
Untuk diketahui, pada tahun 2023, pemerintah melalui kebijakannya bakal memfokuskan APBN pada 6 hal yakni :
1. Penguatan kualitas SDM.
2. Akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. (Memperbaiki data terpadu kesejahteran sosial, antara lain melalui regsitrasi sosial ekonomi).
3. Melanjtukan pembangunan infrastruktur prioritas. (Khususnya ifrastruktur pendukung transformasi ekonomi).
4. Pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, (Termasuk di dalamnya ibu kota nusantara).
5. Revitalisasi ekonomi industri.
6. Pemantapan reformasi birokrasi, dan penyederhanaan regulasi.
Kegiatan yang diawali pembacaan laporan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani ini dihadiri oleh jajaran kabinet pemerintahan, dan juga diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia secara virtual. (Lan)
