WARTANESIA – Dalam pelaksanaan rapat lanjutan Pansus LKPD pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022, DPRD Pohuwato turut mengundang pengusaha rumah makan, perhotelan, juga petani tambak, Senin (26/06/2023).
Hal tersebut dilakukan oleh DPRD Pohuwato untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi oleh para pengusaha dalam membayar pajak yang dinilai tidak maksimal dan jauh dari target yang sudah ditetapkan.
Ketua Serikat Petani Tambak Provinsi Gorontalo, Irfan SH., MH., mengatakan jika sampai dengan saat ini pihaknya masih komitmen dalam memberikan kontribusi terhadap daerah Kabupaten Pohuwato.
Irfan juga mengungkapkan jika di perbatasan, para petani tambak masih sering dimintai biaya retribusi. Padahal kata dia, para petani tambak ini konsisten dalam melakukan pembayaran pajak di daerah.
“Dari sekitar 30 petani tambak yang saya investigasi dan saya saksikan sendiri, mereka masih dimintai pungutan di perbatasan ketika hendak mengirim hasil panen ke luar daerah. Kalau untuk truk itu 750 ribu rupiah, sementara untuk mobil kecil itu di kisaran 150 ribu rupiah,” jelasnya.
“Kita bisa hitung, ada 20 saja pengusaha yang aktif dan rutin mengirim tiap bulan itu sebanyak 6 kali, maka sudah ada 120 mobil, kalau kita kali dengan standar misalnya 500 berarti sekitar 60 juta dalam satu bulan, kalau kkta kalikan 12 bulan kan sekitar 720 juta,” lanjutnya.
Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini juga menyayangkan minimnya perhatian pemerintah daerah khususnya Dinas Perikanan terhadap para petani tambak, untuk menunjang pendapatan para petani tambak itu sendiri.
“Jangan hanya dimintai retribusi lantas tidak ada perhatian dalam rangka menaikan hasil produksi. Sehingganya yang terjadi tidak adanya perhatian termasuk pupuk, rehab tambak, rehab saluran, kita ditangkap kalau masuk di daerah sana, kalau itu tidak bisa dilegalkan, maka tutup saja sekalian,” tegasnya.
“Saat ini kita dipungut retribusi, tapi tidak ada langkah pemerintah untuk bisa meningkatkan produktifitas mereka, ini yang jadi kendala utama berpuluh-puluh tahun terjadi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, rapat Pansus LKPD tentang pertanggungjawaban APBD 2022 di DPRD Pohuwato masih berlangsung dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi. (rik)
