WARTANESIA – Sebanyak 350 ekor sapi bantuan dari program pemberdayaan masyarakat yang disalurkan oleh perusahaan tambang emas Pani Gold Project (PGP), melalui anak usahanya PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS), hingga kini tidak jelas keberadaannya.
Bantuan yang diserahkan pada Selasa, (13/12/2022), ditujukan kepada 212 penambang rakyat di Kabupaten Pohuwato sebagai bagian dari program alih profesi itu kini hanya menyisakan kandang kosong.
Hilangnya ratusan sapi tersebut menjadi tanda tanya besar. Salah satu penerima bantuan, Husin Biko, warga Kecamatan Buntulia, mengaku tidak mengetahui keberadaan sapi yang pernah diserahkan secara simbolis itu.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa sapi yang ia pegang saat penyerahan bantuan tersebut bukanlah miliknya.
“Sapi yang diserahkan secara simbolis itu sebenarnya milik bos saya, Yusuf Lawani. Saya hanya diminta hadir dan ikut foto saat penyerahan. Saya juga tidak tahu kalau KTP saya dipakai sebagai salah satu persyaratan untuk menerima bantuan,” ungkap Husin saat diwawancarai.
Husin menambahkan bahwa dirinya hanya diminta mengumpulkan KTP oleh Yusuf Lawani, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan dari permintaan tersebut.
Ia baru menyadari bahwa KTP-nya digunakan untuk pencatatan penerima bantuan setelah acara penyerahan berlangsung.
“Saya ini dulu anak buah pak Yusuf, jaga tromol di Gunung Dam. Pas penyerahan, saya pegang satu sapi besar dan difoto. Tapi belakangan saya tahu, ternyata itu bagian dari program bantuan yang pakai KTP saya,” tambahnya.
Lebih memprihatinkan lagi, menurut Husin, pihak kepolisian pernah mencoba menyelidiki kasus hilangnya 350 ekor sapi tersebut. Namun hingga kini, belum ada kejelasan atau hasil resmi dari penyelidikan tersebut.
“Sekarang sapinya sudah tidak ada, tinggal kandangnya saja. Lokasinya itu di Balayo,” pungkas Husin.
Kasus ini memicu kecurigaan publik akan adanya dugaan penyelewengan dalam distribusi bantuan oleh pihak-pihak yang terlibat.
Warga dan sejumlah pemerhati berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan serta mengungkap tuntas persoalan ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi program-program pemberdayaan masyarakat ke depan.
