WARTANESIA – Masyarakat di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, mempertanyakan sistem pelayanan pemerintahan di desa tersebut, yang dinilai sangat menyulitkan warga. Pasalnya, warga yang hendak melakukan pengurusan administrasi, baru akan dilayani ketika telah memiliki kartu vaksin covid-19.
“Mau urus administrasi sampai dengan bantuan di desa, baru akan dilayani kalau ada kartu vaksin. Kalau belum ada, tidak akan dilayani. Kami takut dan bingung pak,” ungkap warga yang minta identitasnya tidak disebutkan, saat ditemui sejumlah awak media, pada Senin (26/7/2021).
“Contoh kasus pak Remin Kasim (Almarhum), dia itu mau ngurus Kartu BPJS, tapi karena tidak ada kartu vaksin, makanya dia terpaksa mau divaksin untuk mendapatkan pelayanan. Karena Ayahanda (Kepala Desa) bilang begitu,” terang warga.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Bunuyo, Teguh Prakoso mengatakan bahwa, pihaknya hanya menjalankan perintah. “Saya pemerintahan yang paling di bawah, tentu mendengar pemerintah yang lebih tinggi. Benar, kami tidak layani jika tidak ada kartu vaksin. Vaksinasi ini kan program. Jadi kita menghimbau kepada warga untuk melaksanakan vaksin. Tapi kami tidak paksa warga untuk vaksin,” jelas Teguh.
Sementara itu Plt. Kepala Dinas Kesehatan Pohuwato, Irfan Saleh menjelaskan bahwa, terkait vaksinasi yang dikaitkan dengan pelayanan adminsitrasi dan bantuan, hal tersebut sudah jauh kaitannya. “Kalau soal bantuan dan layanan pemerintahan dipaksakan dengan vaksinasi, saya pikir sangat jauh. Vaksinasi sangat penting, jika masyarakat belum mau (divaksin), kan ada banyak instrumen sebagaimana Perpres,” terang Irfan. (Lan)
