WARTANESIA — Ancaman krisis petani dan pangan dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun ke depan menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Abdullah Kadir Diko, S.Pt, saat menggelar Reses Persidangan Kedua Tahun Kedua Masa Jabatan 2024–2029 di SMK Salafiyah Syafi’iyah, Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Minggu (8/2/2026).
Reses yang berlangsung di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Randangan–Taluditi tersebut dihadiri antusias oleh masyarakat, khususnya pemuda tani, dengan melibatkan mitra strategis dari Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta BPJS Ketenagakerjaan. Turut hadir pula Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Muhammad Dzikyan, S.Pd.I, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan unsur kelembagaan desa.
Dalam dialog bersama warga, sektor pertanian menjadi isu utama pembahasan. Abdullah Kadir Diko menegaskan bahwa pertanian Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius, mulai dari melemahnya regenerasi petani, dampak perubahan iklim, keterbatasan transfer pengetahuan dan teknologi, ketidakpastian harga dan akses pasar, hingga minimnya perlindungan keselamatan dan jaminan kerja bagi petani.
“Mayoritas petani kita saat ini berusia lanjut. Jika regenerasi petani tidak segera disiapkan, maka dalam satu hingga dua dekade ke depan kita berpotensi menghadapi krisis petani yang berujung pada krisis pangan,” tegas Abdullah.
Meski demikian, ia menilai peluang sektor pertanian masih terbuka sangat luas. Pertumbuhan jumlah penduduk, tingginya permintaan pasar lokal, regional, hingga nasional, termasuk kebutuhan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), perusahaan, dan peluang ekspor, menjadi potensi besar yang harus dimanfaatkan petani lokal.
Abdullah juga menyoroti keberadaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah memiliki dapur operasional di Kabupaten Pohuwato. Menurutnya, program tersebut akan menjadi pasar strategis bagi hasil pertanian daerah.
“Jika dapur MBG sudah beroperasi penuh, maka kebutuhan bahan pangan pasti bersumber dari hasil pertanian lokal. Ini peluang besar bagi petani kita, khususnya di Randangan dan Taluditi,” ujarnya.
*Dorongan Pembentukan Komunitas Petani Berbasis Komoditas*
Salah satu poin penting hasil reses adalah usulan masyarakat agar ruang diskusi pertanian dilanjutkan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil berbasis komoditas. Komunitas yang diusulkan antara lain petani hortikultura, melon, semangka, durian, kakao, hingga peternak kambing.
Menanggapi usulan tersebut, Abdullah Kadir Diko menyatakan dukungan penuh, terlebih karena gagasan tersebut muncul dari inisiatif langsung masyarakat.
“Saya menyambut sangat positif usulan ini. Komunitas petani berbasis komoditas bukan hanya menjadi ruang berbagi pengetahuan dan transfer teknologi antarpetani, tetapi juga memperkuat posisi tawar petani di pasar,” katanya.
Menurut Abdullah, pembeli maupun tengkulak akan cenderung memberikan harga yang lebih baik kepada komunitas petani yang kompak, terorganisir, dan mampu menjaga kualitas produksi secara konsisten.
Karena itu, pembentukan komunitas petani dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara kolektif.
Sementara itu, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato mengakui bahwa keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program pertanian.
Meski demikian, dukungan dari pemerintah pusat terus diupayakan, salah satunya melalui program cetak sawah dan penguatan pendampingan teknis.
Dalam sesi dialog, warga juga menyampaikan aspirasi terkait pengecekan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta keluhan mengenai minimnya pendampingan dalam pengajuan proposal bantuan pertanian.
Masyarakat berharap adanya akses yang lebih mudah dan pendampingan langsung dari instansi teknis agar bantuan yang diajukan dapat lebih tepat sasaran.
Isu perubahan iklim turut menjadi perhatian, khususnya terkait ketepatan musim tanam jagung dan solusi menghadapi cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi. Menanggapi hal tersebut,
Dinas Pertanian menjelaskan bahwa kegagalan panen kerap berkaitan dengan kondisi lahan, seperti rendahnya pH tanah, sehingga diperlukan penanganan awal melalui penggunaan kapur dolomit, fungisida, serta penyesuaian perlakuan lahan sesuai kondisi setempat.
Menutup kegiatan reses, Abdullah Kadir Diko menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk penguatan komunitas petani, peningkatan kapasitas pertanian, serta perlindungan sosial dan keselamatan kerja di sektor agraris.
“Semoga pertemuan ini menjadi awal kerja bersama yang berkelanjutan demi pertanian daerah yang maju dan kesejahtraan petani meningkat.,” pungkasnya.
