WARTANESIA – Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Iqram Akbar Baderan, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses masa persidangan kedua tahun kedua masa jabatan 2024–2029.
Kegiatan tersebut digelar di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Senin (9/2/2026).
Reses legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Duhiadaa–Patilanggio itu dihadiri perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pertanian, Camat Duhiadaa, Kepala Desa Bulili, serta ratusan warga yang merupakan konstituennya.
Kegiatan berlangsung secara dialogis dengan antusiasme tinggi dari masyarakat yang memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan berbagai keluhan dan harapan.
Dalam sambutannya, politisi muda Partai Golkar itu menegaskan bahwa reses merupakan sarana strategis bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Seluruh masukan warga, kata Akbar, akan dicatat dan diperjuangkan agar dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
“Reses ini adalah ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka secara langsung. Semua aspirasi warga akan kami bawa dan perjuangkan di tingkat pemerintah daerah,” ujar Akbar.
Meski demikian, Akbar juga mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini tengah mengalami efisiensi anggaran sebagai dampak dari kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat. Hal tersebut, menurutnya, turut memengaruhi laju pembangunan di daerah.
“Saat ini keuangan daerah dalam kondisi efisiensi akibat kebijakan pusat. Namun kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar program-program prioritas masyarakat tetap mendapat perhatian,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Pertanian Pohuwato menjelaskan bahwa efisiensi anggaran juga berdampak pada sektor pertanian, mengingat sebagian besar pembiayaan program pertanian bersumber dari anggaran pusat.
Kendati demikian, sejumlah program strategis tetap berjalan, salah satunya program cetak sawah di Kecamatan Randangan guna mengantisipasi berkurangnya lahan produktif di wilayah lain.
Dinas Pertanian menyebutkan, Kabupaten Pohuwato mendapat target cetak sawah seluas 5.000 hektare. Namun hingga saat ini, realisasi baru mencapai sekitar 1.000 hektare.
Selain itu, terdapat pula program perluasan tanaman kelapa dan kakao, dengan target kakao seluas 1.500 hektare dan realisasi sekitar 1.071 hektare. Pemerintah juga tengah mengusulkan program tiga juta rumah, termasuk rumah komunitas, rumah nelayan, dan rumah layak huni.
Dalam sesi dialog, warga Desa Bulili menyampaikan persoalan serius di sektor pertanian, khususnya petani sawah yang telah mengalami enam kali gagal panen akibat permasalahan saluran irigasi. Warga berharap adanya pemeriksaan kualitas air, pH tanah, serta sanitasi sebelum dilakukan langkah penanganan lanjutan.
Masyarakat menolak apabila solusi yang ditawarkan hanya sebatas pengangkatan sedimentasi, karena dinilai tidak menyentuh akar persoalan.
Mereka meminta percepatan penanganan saluran irigasi agar aktivitas pertanian dapat kembali berjalan normal. Kekhawatiran juga disampaikan terkait wacana pengalihan petani ke wilayah cetak sawah di Randangan, mengingat sebagian besar petani Bulili berstatus sebagai penggarap dan tidak memiliki kepastian kepemilikan lahan.
Menanggapi hal tersebut, Akbar Baderan menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Pohuwato telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk tokoh penambang.
Ia mengakui bahwa pengangkatan sedimentasi saja tidak cukup, sehingga diperlukan solusi jangka panjang berupa pembangunan penahan agar sedimentasi tidak kembali masuk ke lahan pertanian.
“Kami di DPRD terus mendorong percepatan legalitas penambang, sekaligus mencari solusi agar sedimentasi tidak lagi merugikan petani,” tegasnya.
Terkait isu cetak sawah, Akbar menegaskan tidak ada pengalihan sawah dari Bulili ke Randangan. Program cetak sawah tersebut murni pembukaan lahan baru di Kecamatan Randangan yang dinilai memiliki potensi irigasi besar.
Hal senada disampaikan Dinas Pertanian yang menegaskan bahwa program cetak sawah di Randangan dilakukan karena ketersediaan air yang melimpah dan ditawarkan secara terbuka kepada petani setempat, baik petani jagung maupun petani sawah, tanpa memindahkan petani dari Desa Bulili ke wilayah tersebut.
