WARTANESIA – Distribusi gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram di Kabupaten Pohuwato menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Warga menilai penyaluran gas melon ini sarat dengan ketimpangan, lantaran pangkalan-pangkalan dinilai hanya mengutamakan keluarga dan orang-orang tertentu.
Keluhan ini disampaikan oleh Anwar Hasan, salah satu warga Kecamatan Marisa. Ia mengungkapkan, praktik-praktik tidak adil dalam pendistribusian gas telah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat.
“Sudah bukan rahasia lagi, Pak. Kami datang pagi dibilang gas kosong, sore katanya baru masuk. Tapi pas kami datang lagi sore, katanya sudah habis. Ya bagaimana tidak cepat habis, mereka hanya prioritaskan keluarga sendiri. Bahkan satu kepala keluarga bisa dapat sampai tiga atau empat tabung,” keluh Anwar.
Selain distribusi yang tidak merata, warga juga mengeluhkan harga jual gas elpiji yang melonjak tinggi di luar pangkalan resmi.
Anwar menyebut, harga gas bisa mencapai Rp60.000 per tabung di kios atau warung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang seharusnya diberlakukan.
“Karena di pangkalan resmi selalu habis, kami terpaksa beli di luar. Tapi harganya bisa sampai enam puluh ribu rupiah. Ini sudah tidak masuk akal lagi,” tambahnya.
Menanggapi keresahan warga, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Perindagkop-UMKM) Pohuwato, Ibrahim Kiraman, angkat bicara.
Ia memastikan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret.
“Masalah ini sudah kami terima dan hari ini juga kami telah rapat bersama DPRD membahas persoalan distribusi elpiji. Dalam waktu dekat, seluruh agen dan pemilik pangkalan akan kami undang untuk evaluasi,” tegas Ibrahim, yang juga pernah menjabat sebagai Camat Duhiadaa.
Ibrahim menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada agen maupun pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk kemungkinan penutupan permanen.
“Langkah ini penting untuk memastikan distribusi elpiji berjalan adil dan merata. Apalagi, setiap tahun Pohuwato menerima lebih dari satu juta tabung gas elpiji, yang disalurkan melalui empat agen dan lebih dari 400 pangkalan,” jelasnya.
Ia pun menambahkan bahwa jika pun terjadi keterlambatan distribusi, hal itu tidak berlangsung lama, sehingga seharusnya tidak menimbulkan kelangkaan berkepanjangan.
“Kami berharap persoalan ini bisa segera teratasi, dan masyarakat dapat kembali menikmati haknya atas gas bersubsidi secara adil,” pungkasnya.
