WARTANESIA – Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Pohuwato dalam beberapa waktu terakhir dilaporkan sulit diperoleh. Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari.
Keluhan terkait kelangkaan BBM tersebut menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan warga dalam agenda reses anggota DPRD Pohuwato.
Menindaklanjuti hal itu, Komisi II DPRD Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait, termasuk pengelola SPBU, pada Selasa, (10/2/2026), di ruang rapat DPRD Pohuwato.
RDP tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting. Di mana DPRD mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Kabupaten Pohuwato, pembangunan depot BBM di wilayah tersebut, serta penertiban pembelian BBM menggunakan galon yang dinilai semakin masif.
Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Nirwan Due, mengatakan pihaknya telah menyepakati beberapa langkah strategis sebagai solusi jangka pendek dan jangka panjang.
“Kami sepakat mengusulkan beberapa hal, yakni penambahan kuota BBM, pembangunan depot BBM di Kabupaten Pohuwato, serta penertiban pembelian BBM menggunakan galon,” ujar Nirwan.
Dalam RDP itu, Nirwan didampingi anggota Komisi II, yakni Febriyanto Mardain, Rizal Pasuma, Suprapto Monoarfa, dan Jeni Ematulung. Rapat juga dihadiri Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Kepala Dinas Perhubungan Muslimin Nento, serta Kepala PLN Rayon Marisa.
Lebih lanjut, Nirwan menyampaikan bahwa DPRD juga menyarankan kepada pelaku usaha SPBU agar mengatur kembali mekanisme pembelian BBM menggunakan galon sesuai prosedur yang berlaku.
“Para pelaku usaha SPBU sepakat pembelian BBM menggunakan galon akan diatur sesuai prosedur pengisian yang benar,” pungkasnya.
DPRD berharap rekomendasi yang dihasilkan dalam RDP tersebut dapat segera ditindaklanjuti guna menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat, khususnya menjelang Ramadan.
