WARTANESIA – Koordinator BEM Nusantara Provinsi Gorontalo, Harun Alulu, menjadi korban persekusi yang diduga kuat berkaitan dengan aktivitas advokasinya sebagai mahasiswa. Insiden ini menambah deretan kasus serupa yang terjadi di Gorontalo, yang menurut kalangan aktivis, mencerminkan lemahnya penegakan hukum di bawah kepemimpinan Kapolda Gorontalo.
Direktur Advokasi Front Pemuda Mahasiswa Gorontalo (FPMG), Taufik Dunggio, mengecam keras tindakan tersebut dan menyebut insiden ini sebagai bukti nyata ketidakmampuan Kapolda Gorontalo dalam menangani dan mencegah kasus-kasus premanisme yang makin marak terjadi.
“Bagaimana tidak, sebelumnya sudah ada dua kasus serupa yang menimpa aktivis mahasiswa dan LSM dalam dua bulan terakhir, namun belum ada titik terang soal pelaku. Kini, rekan kami Harun Alulu juga menjadi korban,” ungkap Taufik, Rabu (14/5/2025).
Ia mendesak agar Kapolri segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolda Gorontalo.
“Jika memang tidak layak menjabat, maka lebih baik dicopot dari jabatannya,” tegasnya.
Menurut Taufik, Kapolda Gorontalo dinilai lamban dan lemah dalam mengambil langkah strategis. Hal itu terlihat dari buruknya analisis intelijen kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus premanisme dan tindak kekerasan terhadap aktivis sipil.
“Kami bahkan mencurigai adanya upaya pembiaran oleh pihak kepolisian, demi menjaga citra institusi. Jika benar demikian, ini sangat berbahaya bagi tatanan demokrasi di Gorontalo. Ini bentuk pembungkaman gaya baru,” tambahnya.
FPMG juga berencana membawa kasus ini ke tingkat nasional. Tidak hanya itu, mereka pun akan melaporkan hal ini ke Mabes Polri dan Komnas HAM agar mendapatkan penyelesaian yang sesuai amanat undang-undang.
“Saya mendesak Kapolri untuk segera memecat Kapolda Gorontalo karena gagal menjamin kebebasan sipil dan tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus hukum, khususnya premanisme, yang mengancam keselamatan para aktivis,” tutupnya. (Lan)
