WARTANESIA – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada 26–28 Agustus 2025.
Rakornas PHD tahun ini mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita” dengan tagline “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap.”
Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, serta para pakar dan akademisi.
Dalam pernyataannya usai mengikuti sesi pertama Rakornas, Bupati Saipul menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjit visi-misi Presiden Prabowo Subianto.
“Rakornas ini merupakan tindak lanjut visi-misi Bapak Presiden Prabowo, yang tertuang dalam delapan poin janji politik beliau. Khususnya pada poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi untuk Indonesia maju,” jelas Saipul, Rabu (27/8/2025).
Bupati dua periode itu juga menekankan bahwa Rakornas PHD merupakan forum strategis untuk menyamakan persepsi dalam pembentukan produk hukum daerah yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mendukung kemudahan investasi dan percepatan program-program strategis nasional.
“Kami hadir sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mendukung upaya pemerintah pusat memperkuat kepastian hukum di daerah. Kejelasan regulasi sangat penting agar pelaku usaha merasa aman dan terlindungi. Ini akan mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik,” tambahnya.
Rakornas PHD 2025 dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Tito menekankan pentingnya harmonisasi regulasi di tingkat daerah agar sejalan dengan visi pembangunan nasional.
“Rakornas ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun regulasi hukum yang kuat, berkeadilan, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Fokus utamanya adalah peningkatan investasi, kemudahan berusaha, serta tata kelola pemerintahan yang efisien,” ujar Mendagri.
Rangkaian Rakornas juga diisi dengan berbagai materi strategis, antara lain peran legislasi dalam mendorong pembentukan regulasi pro-investasi, yang disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI bersama narasumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM, Ketua Kadin Indonesia, dan Gubernur Sultra.
Selain itu, turut dibahas pula upaya peningkatan kualitas produk hukum daerah untuk mendukung Asta Cita, serta pemberian penghargaan Indeks Kepatuhan Daerah.
Acara dilengkapi dengan talk show yang menghadirkan jajaran Dirjen dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Mengakhiri rangkaian kegiatan, seluruh peserta diajak mengunjungi PHD Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan UMKM Expo 2025, yang menampilkan beragam inovasi hukum dan ekonomi kreatif dari berbagai daerah.
Bupati Saipul berharap hasil dari Rakornas ini dapat diimplementasikan secara konkret di daerah, termasuk di Kabupaten Pohuwato, untuk melahirkan regulasi yang mendorong investasi dan pembangunan berkelanjutan.
“Kami akan menjadikan hasil Rakornas ini sebagai acuan untuk menyusun produk hukum daerah yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta mampu menarik investasi dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” pungkasnya.
