WARTANESIA – Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), bergerak cepat menindaklanjuti laporan kondisi memprihatinkan rumah warga kurang mampu di Desa Palopo, Kecamatan Marisa.
Kepala Dinas Perkim Pohuwato, Fadli Sanad, bersama Ketua Baznas Pohuwato, Daiman Ali, turun langsung meninjau rumah milik pasangan suami istri (Pasutri) Husain Tangahu (51) dan Hadija Gani (52) di Dusun Mekar Indah, pada Jumat (2/5/2025).
“Kami akan segera membangunkan rumah layak huni untuk Pak Husain dan keluarganya. Saat ini kami masih melengkapi dokumen administrasi, dan semoga bulan ini sudah bisa mulai dikerjakan,” ungkap Fadli Sanad.
Menurut Fadli, rumah bantuan yang akan dibangun bersifat permanen dengan dinding batu bata. Sementara, anggaran pembangunan berasal dari APBD Kabupaten Pohuwato tahun 2025.
“Sudah ada pondasi, jadi kita tinggal melanjutkan pembangunan dindingnya hingga selesai,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Ketua Baznas Pohuwato, Daiman Ali, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung pembangunan rumah tersebut dengan menutupi kebutuhan yang tidak tercakup oleh anggaran Dinas Perkim.
“Kami akan bantu untuk keperluan lainnya seperti biaya tenaga kerja, pembuatan jamban, dan hal-hal lain yang diperlukan, dan tidak tercover oleh Dinas Perkim,” jelas Daiman.
Sebelumnya, nama Husain dan Hadija menjadi sorotan setelah keduanya diberitakan telah dicoret dari daftar penerima bantuan oleh Pemerintah Desa Palopo. Hadija mengaku hanya pernah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) satu kali pada tahun 2023, sejak mereka tinggal di Palopo pada 2010.
“Setelah itu nama kami tidak masuk lagi. Katanya digilir dengan warga lain. PKH juga hanya sekali dapat,” tutur Hadija saat ditemui, Kamis (1/5/2025).
Untuk mencukupi kebutuhan hidup, Husain bekerja serabutan, sementara Hadija berjualan kue di warung. Kondisi rumah mereka sangat memprihatinkan, terutama saat musim hujan, karena lantai rumah tergenang air dan menimbulkan risiko kesehatan bagi keluarga.
Meski dua kali dilakukan pendataan oleh pemerintah desa, Hadija menyebut belum ada realisasi bantuan rumah hingga kini.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Palopo, Agus Hulubangga, mengatakan bahwa data penerima BLT ditentukan bersama BPD dan unsur pemerintahan desa lainnya.
“Nama-nama yang masuk BLT dibahas bersama, mungkin nama Pak Husain sudah tidak ada karena terdata di PKH atau program lainnya. Tapi nanti saya akan cek kembali,” ujar Agus.
Terkait bantuan rumah, Agus mengaku pihaknya telah melakukan verifikasi bersama Dinas Perkim Provinsi pada tahun 2024 lalu, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari program tersebut. (Lan)
