WARTANESIA – 101 desa di Pohuwato saat ini tengah meradang diakibatkan oleh kondisi keuangan daerah yang tidak baik-baik saja. Sejumlah tagihan yang telah diajukan ke Badan Keuangan Daerah (BKD), mandek tanpa kejelasan yang pasti.
Sebut saja tagihan ADD operasional, Pajak Bagi Hasil (PBH), dan PBK, di mana terdapat banyak desa yang belum dibayarkan sejak Januari 2023.
Ini sebagaimana diungkapkan Kepala Desa Motolohu Selatan, sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Pohuwato, Sirwan Mohi pada Kamis (22/6/2023).
“Kami berharap Pemda Pohuwato melalui BKD, bisa menseriusi hal ini. Tagihan dari sejumlah desa bahkan ada dari bulan Januari sampai sekarang belum cair, tidak jelas seperti apa, sementara di Perbup semua sudah diatur,” ungkap Sirwan.
Ia menambahkan, realisasi tagihan tersebut besar pengaruhnya terhadap desa. Di mana pembayaran gaji aparat desa hingga pemangku adat dan pegawai syar’i, bersumber dari tagihan tersebut.
“Ada beberapa sumber dana dari daerah untuk kita (desa). Yang pertama ADD. ADD ada Dua, pertama Siltap untuk gaji, yang Kedua ADD Operasional. Berikut bantuan pangan khusus, itu untuk pemangku adat hingga pegawai syar’i. Terakhir bagi hasil pajak retribusi. PBH dan PBK dominan masih banyak yang belum dari triwulan I. Pemda harus menseriusi hal ini,” harapnya.
Dikonfirmasi, kepala BKD, Teti Alamri mengatakan bahwa, dirinya merupakan pejabat baru yang baru saja dilantik menjadi Kepala BKD Pohuwato, sehingga perlu melakukan pengecekan terlbih dahulu.
“Saya masih baru pak. Saya akan cek dulu. Cuma kalau tidak salah untuk tagihan operasional itu sudah SP2D. Tapi saya cek lagi,” ungkapnya.
Ketika ditanya apakah keterlambatan pencairan tagihan disebabkan oleh kondisi keuangan daerah, Teti menjawab bahwa seluruh daerah di Indonesia saat ini mengalami kondisi keuangan yang sama.
“Kita kan melihat kondisi keuangan daerah. Tagihan ini sudah masuk daftar antrian. Kita sementara proses sekarang. Setahu saya baru satu yang ada yakni operasional. Cuma mau cek lagi berapa tagihan yang ada,” katanya.
“Kondisi keuangan daerah se Indonesia sama pak. Memang ada dana, tapi kan yang kita prioritaskan itu semacam DAK, itu kan harus kita melapor,” sambungnya.
Terakhir, dia mengungkapka bahwa, dari hasil evaluasi terakhir yang dilakukan, capaian PAD Pohuwato saat ini tidak lebih dari 40 persen. “Kita masih maul liht dulu capaian PAD. Kemarin itu 30 sekian persen. Nanti ke depannya lagi kita akan evaluasi lagi,” pungkasnya. (Lan)
