WARTANESIA – Warga Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, mempertanyakan proyek pembangunan lapangan voli yang telah dianggarkan dua kali sejak tahun 2021. Sebab, hingga kini, proyek tersebut belum menunjukkan hasil nyata dan tanda telah selesai dikerjakan.
Alih-alih menjadi pusat aktivitas olahraga pemuda desa dan masyarakat setempat, lokasi proyek justru berubah menjadi simbol dari janji-janji yang tak ditepati.
Pantauan di lokasi menunjukkan tak ada net, papan proyek, apalagi aktivitas pembangunan.
Hanya sebidang lahan setengah jadi dengan sisa-sisa material berserakan, seolah menjadi bukti bahwa pekerjaan sempat dimulai—namun kemudian terhenti tanpa kejelasan.
Warga pun mempertanyakan ke mana anggaran proyek itu mengalir dan siapa yang bertanggung jawab atas mandeknya pembangunan tersebut.
“Dua kali cair, dua kali pula kami tertipu. Lapangan tak ada, apalagi papan proyek. Ini jelas bukan kesalahan teknis. Ini pengkhianatan,” ujar salah satu warga dikutip faktanews.com.
Ia juga menilai, minimnya transparansi dalam pelaksanaan proyek tersebut memicu spekulasi dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah desa.
Sementara itu, para pemuda Desa Tahele turut menyatakan sikap. Mereka menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan tak segan menempuh jalur yang lebih tegas agar dapat dilakukan proses baik audit maupun hukum di tingkat lebih tinggi.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini proyek publik. Uang rakyat. Kalau ada yang bermain-main, harus dibongkar. Siapa pun dia—kami akan cari sang impostor itu,” tegas salah satu perwakilan Pemuda Tahele.
Saat dimintai klarifikasi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahele, Hamid Liputo, mengaku belum bisa memberikan penjelasan pasti soal pengawasan dan pelaksanaan proyek.
“Mo bilang ksna saya tidak tahu. Saya juga di dalam, nanti besok saya coba lihat datanya,” kata Hamid saat dikonfirmasi.
Kepala Desa Tahele, Ramli Pakeu ketika dikonfirmasi melalui sambungan telpon maupun pesan singkat WhatsApp terkait persoalan ini pada Kamis (22/5/2025), belum memberikan jawabannya.
Warga kini mendesak pihak berwenang, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten, hingga kepolisian dan kejaksaan, untuk segera turun tangan menyelidiki dan mengaudit penggunaan dana desa dalam proyek ini. (Lan)
