WARTANESIA – Anggota DPRD Pohuwato, Yusuf Lawani, tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, legislator dari Partai NasDem tersebut dikabarkan jarang hadir di kantor.
Absennya Yusuf bukan tanpa alasan, ia diduga lebih sibuk mengurus aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan sumber air bersih Dam, Kabupaten Pohuwato.
Dugaan tersebut semakin menguat setelah beredar foto yang memperlihatkan Yusuf berada di salah satu kamp pertambangan ilegal yang disebut-sebut merupakan miliknya sendiri.
Tak hanya itu, Yusuf juga sempat kedapatan meninggalkan ruang rapat saat DPRD menggelar sidang paripurna terkait pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pohuwato, Rabu (10/9/2025).
Ketidakhadirannya dalam agenda penting tersebut memicu kritik dari berbagai pihak.
“Kualitas wakil rakyat seperti inilah yang dikhawatirkan. Alih-alih bekerja untuk kepentingan masyarakat, justru sibuk memperkaya diri lewat tambang ilegal,” ungkap sumber anonim kepada wartanesia.id, Kamis (11/9/2025).
Sumber yang sama juga mempertanyakan integritas Yusuf sebagai wakil rakyat. “Apa jadinya daerah ini kalau punya wakil seperti itu? Sudah digaji dan dapat tunjangan, tapi kerjanya malah melanggar hukum. Tambang ilegal itu jelas dilarang,” tambahnya.
Tak berhenti di situ, sumber tersebut juga mengungkap bahwa tambang yang diduga milik Yusuf Lawani tersebut dikelola langsung oleh anaknya, Nizar Lawani.
“Itu lokasi miliknya sendiri, yang menggerakkan di lapangan anaknya langsung,” tegasnya.
Dugaan keterlibatan Yusuf Lawani dalam aktivitas PETI sebenarnya bukan hal baru. Sejak 2024, nama Yusuf memang sudah santer dikaitkan dengan aktivitas tambang ilegal.
Ia bahkan ditengarai sebagai salah satu aktor intelektual di balik masuknya 13 alat berat ke wilayah sumber mata air bersih (DAM) Pohuwato.
Meski berbagai tudingan telah mencuat ke publik, hingga kini belum ada sikap tegas dari DPRD Pohuwato dan Partai Nasdem atas sepak terjang Yusuf Lawani.
Dugaan keterlibatannya dalam aktivitas ilegal seolah diabaikan, menambah daftar panjang persoalan moral dan etika yang jelas mencoreng institusi legislatif di daerah tersebut.
“Kami percaya, Oak Rachmat Gobel adalah pemimpin partai yang tegas. Kami minta beliau bersikap tegas terhadap anggota DPRD sekaligus kader partai seperti ini,” pintanya tegas.
