WARTANESIA.ID – Pemerintah Kota Gorontalo berencana menertibkan usaha Pom Mini yang menjual bahan bakar minyak (BBM) dengan harga tinggi di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Langkah tersebut disampaikan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Bhandayo Lo Yiladia, Senin (12/10/2026).
Persoalan distribusi dan ketersediaan BBM pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Namun, kata Wali Kota Adhan, Pemkot tetap perlu mengambil langkah untuk melindungi kemaslahatan warga kota.
“Sebenarnya persoalan bahan bakar minyak (BBM) ini adalah tanggung jawab dari pemerintah provinsi. Akan tetapi tentu kita tidak bisa menutup mata. Karena ini berkaitan juga dengan kemaslahatan masyarakat Kota Gorontalo,” kata Wali Kota Adhan.
Ia meminta perangkat daerah terkait melakukan pendataan terhadap para pelaku usaha Pom Mini, kemudian mengundang mereka untuk diberikan edukasi mengenai penjualan BBM dengan harga yang tidak memberatkan masyarakat.
“Oleh sebab itu kita akan mencoba menertibkan Pom Mini yang menjajakan bensin dengan harga tinggi yang ada di kawasan Kota Gorontalo,” ujarnya.
Wali Kota Adhan menegaskan, pemerintah tetap akan mengedepankan edukasi sebelum mengambil langkah penertiban terhadap pelaku usaha yang tetap tidak mengindahkan arahan.
“Jadi saya minta tolong di data para pelaku usaha Pom Mini, lalu diundang untuk diedukasi dan kita akan atur agar supaya tidak menyusahkan masyarakat. Kalau tetap ngeyel, kita tertibkan,” tegasnya.
Ketegasan Wali Kota ini merupakan respon atas kondisi masyarakat saat ini yang menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM di sejumlah SPBU.
Kondisi ini juga berdampak pada penjualan bensin secara eceran yang menjadi alternatif bagi warga yang tidak memiliki cukup waktu untuk mengantre.
Tercatat harga Pertalite eceran di beberapa titik Kota Gorontalo bahkan pernah mencapai Rp19.000 hingga Rp20.000 untuk sekitar 1,5 liter.
Harga tersebut membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar sehari-hari.
Bagi Wali Kota Adhan, persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga menyangkut keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Apalagi bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada kendaraan untuk mencari penghasilan, kenaikan harga bahan bakar, lanjut Wali Kota, tentu menambah beban pengeluaran harian masyarakat.
