WARTANESIA – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya dalam memberantas tambang ilegal yang merugikan negara. Pada Selasa malam, 19 Agustus 2025, Prabowo menggelar pertemuan tertutup di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Dalam pertemuan itu, sejumlah menteri dan pejabat penting turut hadir, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat dari Presiden Prabowo bahwa era pembiaran terhadap tambang ilegal telah usai.
Tekanan serupa juga disampaikan langsung oleh Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, beberapa waktu lalu.
Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, menilai pernyataan Prabowo merupakan bentuk dorongan nyata bagi aparat penegak hukum.
Ia mendorong Kejaksaan Agung untuk segera menangani ribuan kasus tambang ilegal yang hingga kini belum tersentuh hukum.
“Penegasan Presiden dalam pidato di parlemen merupakan sinyal kepada penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk segera menindak tambang ilegal,” ujar Hibnu, Rabu (20/8/2025).
Data yang beredar menyebutkan terdapat sedikitnya 1.063 tambang ilegal di Indonesia, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
Angka tersebut bukan hanya menunjukkan kebocoran pendapatan negara, tapi juga mengindikasikan adanya jaringan mafia yang kuat di balik praktik tersebut.
Prabowo pun dikabarkan tak akan pandang bulu dalam menindak para pelaku, termasuk jika terdapat keterlibatan jenderal aktif baik dari TNI maupun Polri.
Menurut Hibnu, hal ini menjadi momentum penting bagi Kejagung untuk mulai memetakan kasus-kasus tambang ilegal dan menentukan skala prioritas penindakan.
“Sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum yang diketahui masyarakat, tetapi karena presiden yang bicara, maka menjadi hal yang baru. Karena di ujung kejahatan-kejahatan mafia itu sering kali ada oknum pejabat tinggi,” ungkapnya.
Hibnu menambahkan, dukungan politik dari Presiden memberikan legitimasi dan perlindungan bagi aparat penegak hukum untuk bertindak tegas.
Ia menyebut langkah Prabowo sebagai bagian dari kebijakan politik negara dalam memerangi kejahatan yang merugikan keuangan negara.
“Ini adalah kebijakan politik negara, politik presiden. Presiden akan mem-backup aparat penegak hukum untuk melawan perbuatan yang merugikan negara,” tegasnya.
Isu tambang ilegal kembali mencuat setelah sebelumnya terbongkar kasus korupsi tambang timah yang menimbulkan kerugian triliunan rupiah.
Kini, dengan jumlah tambang ilegal mencapai ribuan, potensi kerugian yang ditanggung negara pun diyakini jauh lebih besar.
“Berarti uang-uangnya masuk ke kantong oknum. Berapa izin satu tambang dikalikan ribuan izin tambang?” tutup Hibnu.
