WARTANESIA – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyoroti ketidaksesuaian antara pernyataan Pertamina dengan kondisi riil terkait kelangkaan BBM di Gorontalo. Hal ini disampaikannya dalam wawancara dengan media pada Selasa (30/09/2025).
Menurut Mikson, sebelumnya pihak Pertamina telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Gorontalo dan menyatakan bahwa stok BBM di wilayah tersebut aman serta tidak mengalami kendala distribusi.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan sebaliknya. Masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan BBM, bahkan antrean panjang di SPBU Gorontalo masih terus terjadi.
“Realitanya, sampai hari ini masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM. Antrian panjang terjadi di banyak SPBU, penjual eceran pun banyak yang tidak beroperasi,” tegas Mikson.
Lebih lanjut, Mikson menyoroti bahwa kelangkaan BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga mengganggu roda perekonomian masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
“Banyak masyarakat Gorontalo yang menggantungkan mata pencahariannya pada ketersediaan BBM, seperti nelayan, ojek online, dan pelaku UMKM. Kalau stok langka, ekonomi lokal jelas terganggu,” jelasnya.
Awalnya, Mikson mendapat informasi bahwa kelangkaan BBM disebabkan oleh pembatasan distribusi atau adanya oknum di SPBU yang bermain. Namun, setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, ditemukan bahwa masalah utama berasal dari Pertamina sendiri.
“Setelah ditelusuri, ternyata bukan SPBU yang bermasalah, melainkan Pertamina yang tidak menyalurkan BBM sebagaimana mestinya. Ini yang membuat masyarakat kesulitan,” ungkap Mikson.
Atas kondisi yang terus berlangsung ini, Mikson Yapanto mendesak pemerintah melalui BUMN PT Pertamina untuk segera mengambil tindakan tegas.
Ia meminta agar pimpinan Pertamina Regional Sulawesi untuk Wilayah Gorontalo dicopot karena dinilai tidak konsisten dalam memberikan informasi dan solusi terhadap krisis BBM yang terjadi.
“Pimpinan regional Pertamina harus dicopot karena tidak konsisten dalam memberikan kepastian dan informasi yang jelas kepada pemerintah daerah dan masyarakat,” pungkasnya.
