WARTANESIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, melalui Komisi I, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), pada Selasa (30/09/2025).
Rapat ini membahas evaluasi program kerja ketenagakerjaan tahun 2025, dan berlangsung di ruang rapat DPRD Pohuwato.
RDP tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, Abdul Hamid Sukoli, yang turut didampingi oleh anggota komisi, Akbar Baderan.
Hadir dalam rapat tersebut Kepala Disnakertrans Pohuwato, Nizma Sanad, beserta jajaran dinas terkait.
Dalam penyampaiannya, Abdul Hamid Sukoli menegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja merupakan sektor kunci dalam upaya pemerintah daerah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Ia menilai, target pemerintah untuk menekan tingkat kemiskinan dari 17 persen menjadi 14–15 persen, serta pengangguran dari sekitar 3 persen menjadi 2,7 persen, bukanlah hal yang mustahil.
“Pertumbuhan ekonomi 5 persen itu angka yang fantastis. Tapi ini sangat bergantung pada bagaimana kita menekan pengangguran dan memperluas lapangan kerja. Sektor ini ada di Disnaker, dan harus menjadi perhatian serius,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa dukungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus maksimal. Jika TAPD hanya setengah hati dalam mendukung program prioritas Disnakertrans, maka hal itu tidak akan sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah.
Abdul Hamid menekankan bahwa program-program Disnaker harus sejalan dengan agenda pembangunan daerah.
Menurutnya, tanpa alokasi anggaran yang memadai, visi Bupati Pohuwato dalam menekan kemiskinan dan pengangguran akan sulit tercapai.
Sebagai solusi strategis, ia mendorong kerja sama konkret antara Disnaker dan perusahaan melalui program pemagangan tenaga kerja di Makassar.
Dalam program ini, peserta tidak hanya mendapat pelatihan, tetapi juga disalurkan langsung ke dunia kerja sesuai bidang dan kompetensinya.
“Yang menjadi tantangan sekarang adalah bagaimana tenaga kerja kita bisa memenuhi kriteria yang diminta perusahaan. Pemerintah daerah harus benar-benar konsentrasi pada program prioritas agar target ini tercapai,” pungkasnya.
