WARTANESIA.ID – Pemerintah mulai serius mencari jalan keluar dari ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Salah satu langkah besar yang disiapkan adalah menggelontorkan anggaran fantastis sebesar Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik pada tahun 2027.
Usulan tersebut disampaikan langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada senin (15/06) 2026).
Menurut Bahlil, program kompor listrik menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk melakukan diversifikasi energi rumah tangga sekaligus menekan kebutuhan impor LPG yang selama ini membebani negara.
“Kita ingin mengurangi kebutuhan LPG. Ke depan, energi yang didorong bukan hanya LPG, tetapi juga kompor listrik, CNG, dan berbagai alternatif lainnya,” ujar Bahlil.
Tak hanya kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program motor listrik. Kedua program tersebut masuk dalam paket program strategis infrastruktur Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dengan total pagu indikatif mencapai Rp1,509 triliun.
Menariknya, Bahlil meminta keterlibatan anggota DPR untuk membantu menentukan daerah-daerah yang layak menjadi sasaran program tersebut. Pemerintah ingin memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami meminta bantuan anggota DPR untuk memetakan daerah yang membutuhkan kompor listrik agar pelaksanaannya bisa lebih sinkron dan efektif,” katanya.
Di balik program tersebut, tersimpan agenda besar pemerintah untuk mempercepat transisi energi nasional. Jika terealisasi, penggunaan kompor listrik dan motor listrik diproyeksikan mampu mengurangi konsumsi bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi dalam negeri.
Secara keseluruhan, Kementerian ESDM mengajukan anggaran sebesar Rp27,33 triliun pada tahun 2027. Nilai itu melonjak sekitar 26,11 persen dibanding pagu tahun 2026 yang sebesar Rp21,67 triliun.
Dari total usulan tersebut, sekitar 82 persen atau Rp22,48 triliun dialokasikan untuk program strategis infrastruktur, 13 persen atau Rp3,56 triliun untuk belanja operasional, dan 5 persen atau Rp1,3 triliun untuk layanan publik nonfisik.
Dengan anggaran yang terus meningkat dan fokus pada energi alternatif, pemerintah tampaknya tengah menyiapkan perubahan besar dalam pola konsumsi energi masyarakat Indonesia.
