WARTANESIA – Pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan penghematan energi secara besar-besaran mulai 1 April 2026, sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak dunia.
Salah satu langkah utama yang diberlakukan adalah kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH), bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi energi sekaligus mendorong transformasi sistem kerja yang lebih adaptif dan berbasis digital.
“WFH diterapkan setiap hari Jumat melalui surat edaran MenPAN-RB dan Mendagri sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers secara hybrid dari Seoul, Korea Selatan, Rabu (1/4/2026).
Selain penerapan WFH, pemerintah juga melakukan pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, serta memangkas perjalanan dinas secara signifikan, yakni sebesar 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.
Kebijakan ini juga diiringi dengan dorongan penggunaan transportasi publik secara lebih luas. Langkah penghematan tidak hanya berlaku di tingkat pusat, tetapi juga diperluas ke pemerintah daerah dan sektor swasta.
Pemerintah daerah diminta memperbanyak kegiatan car free day, sementara perusahaan swasta dianjurkan menyesuaikan kebijakan kerja fleksibel sesuai karakteristik masing-masing.
Meski demikian, pemerintah memastikan sektor pelayanan publik dan sektor strategis seperti kesehatan, energi, pangan, transportasi, dan keuangan tetap beroperasi normal dari kantor demi menjaga stabilitas layanan kepada masyarakat.
Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, kondisi ekonomi nasional saat ini masih terjaga stabil, dengan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang aman serta kondisi fiskal yang terkendali. Namun, dinamika global menuntut adanya langkah efisiensi dalam penggunaan energi.
Dalam kebijakan ini, pemerintah juga melakukan refocusing anggaran sebesar Rp121 hingga Rp130 triliun untuk dialihkan ke program prioritas nasional, termasuk pemulihan wilayah terdampak.
Selain itu, pembelian BBM kini diatur menggunakan sistem barcode melalui aplikasi MyPertamina, dengan batas maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan non-umum. Pemerintah juga memastikan tidak ada kenaikan harga BBM per 1 April 2026.
Program makan bergizi turut disesuaikan menjadi lima hari per minggu, yang diperkirakan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp20 triliun.
Pemerintah menyatakan kebijakan ini akan diuji selama dua bulan ke depan. Evaluasi akan dilakukan guna memastikan langkah-langkah tersebut efektif dalam menekan konsumsi energi tanpa mengganggu aktivitas ekonomi nasional.
