Gubernur NTT Bentuk Tim Usut Pelecehan Siswi Magang oleh Pejabat Eselon II

– Gubernur memastikan kasus dugaan pelecehan yang melibatkan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT akan ditangani secara serius. Ia menegaskan, siapa pun aparatur yang terbukti melakukan perbuatan tersebut tidak akan luput dari sanksi tegas, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan yang dimiliki.

Menurut Melki, pemerintah provinsi telah membentuk tim khusus untuk menelusuri informasi sekaligus mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Tim tersebut mulai bekerja sejak akhir pekan lalu, tak lama setelah dirinya menerima laporan dari Wakil Gubernur NTT mengenai dugaan peristiwa itu.

banner 468x60

“Sejak hari Sabtu juga setelah mendengarkan laporan dari Pak Wakil Gubernur, kami sejak akhir pekan lalu sudah membentuk tim, dan tim langsung bekerja untuk memastikan informasi ini dan data yang bisa diambil dari para pihak,” kata Melki, Senin, (16/11/2026).

Ia meminta tim bergerak cepat supaya hasil pemeriksaan awal bisa segera disampaikan. Hasil itu nantinya menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk menentukan langkah lanjutan dalam penanganan kasus tersebut.

Selain laporan dari Wakil Gubernur, Melki mengaku telah menerima keterangan dari Kepala Dinas yang menangani urusan perempuan dan anak beserta jajarannya, serta dari sejumlah pihak lain yang terkait dengan dugaan pelecehan tersebut.

“Saya sudah mendapat laporan juga dari Kepala Dinas yang menangani perempuan dan anak dan jajaran dan juga sudah mendapatkan juga keterangan dari para pihak lainnya. Dan saat ini tim lagi bekerja untuk menangani kasus ini,” tegasnya.

Melki menambahkan, perkembangan penanganan kasus akan diinformasikan kepada publik, keluarga korban, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah provinsi, lanjutnya, tidak akan memberikan perlakuan berbeda terhadap pejabat yang diduga terlibat dalam peristiwa itu.

“Siapa pun pejabat pemerintah provinsi yang melakukan akan diproses secara tegas dan diberikan sanksi yang maksimal apabila setelah kita lakukan penelitian, pemeriksaan dan juga menemukan bukti-bukti,” tegasnya.

Komitmen itu, menurut Melki, berlaku bagi seluruh aparatur di lingkungan , baik pejabat eselon II maupun pihak lainnya. Ia menilai lingkungan pemerintahan harus menjadi tempat yang aman bagi siapa saja, termasuk para siswi yang tengah menjalani masa magang untuk memperoleh pengalaman kerja.

Pembentukan tim dan permintaan keterangan dari sejumlah pihak menjadi langkah awal Pemprov NTT sebelum mengambil keputusan lebih jauh. Pemerintah provinsi berjanji akan menuntaskan penelusuran agar penanganan kasus dugaan pelecehan siswi magang tersebut berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

Baca berita kami lainnya di