WARTANESIA.ID – Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mendatangi langsung kediaman dua janda di Pulau Sumba yang selama ini hidup dalam keterbatasan di rumah jauh dari layak huni. Kunjungan tersebut menjadi awal harapan baru bagi keduanya, dengan pemerintah provinsi memastikan bantuan perbaikan rumah disiapkan. Selain tempat tinggal, usaha kecil yang menjadi tumpuan hidup salah satu janda turut didorong berkembang melalui akses permodalan.
Suasana haru menyelimuti kunjungan di Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kamis (12/11/2026) siang. Kedatangan gubernur bersama rombongan disambut Lidya Rambu Djama dengan wajah yang terlihat menahan tangis. Janda yang hidup sebatang kara itu tinggal di rumah sederhana berbahan pelepah bambu dengan ruang sempit. Di tempat itulah Lidya menjalankan kios kecil, menjual barang dagangan langsung dari ruang tamu rumahnya.
Kondisi rumah dan usaha yang dijalani Lidya mendapat perhatian Pemerintah Provinsi NTT. Dalam kunjungan tersebut, Melki memastikan Lidya masuk dalam daftar penerima program pembangunan rumah layak huni yang digagas pemerintah provinsi.
Melki datang bersama Kepala Dinas PUPR NTT Beni Nahak, Kepala Dinas Pertanian NTT Joaz Bily Oemboe Wanda, serta Plt. Asisten I Sekda NTT sekaligus Kepala BKD NTT, Kanisius Mau. Turut mendampingi Sekda Kabupaten Sumba Tengah, Bernard Gela.
Setelah berbincang dengan Lidya, Melki juga meminta agar Bank NTT memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu mengembangkan usaha kios milik janda tersebut. “Saya minta bantuan Bank NTT kalau bisa Mama Lidya ini difasilitasi untuk bisa perbesar usahanya,” kata Melki.
Ia berharap kios milik Lidya nantinya tidak lagi berada di dalam rumah, tetapi memiliki bangunan kecil tersendiri di bagian depan sehingga usaha tersebut bisa berkembang lebih baik. “Supaya nanti tidak jual di dalam rumah, tapi ada bangunan kecil di bagian depan,” ujarnya.
Permintaan tersebut langsung mendapat respons dari Kepala Cabang Bank NTT Sumba Tengah, Gilbert Daud. Ia menyatakan kesediaan untuk menindaklanjuti permintaan gubernur sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
