WARTANESIA – Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, bersama sejumlah anggota DPRD berencana kembali turun ke lapangan dalam waktu dekat untuk memantau aktivitas pertambangan di Desa Teratai dan Desa Bulangita.
Pemantauan tersebut difokuskan pada wilayah pertambangan yang berada di sekitar ibu kota kabupaten.
Rencana itu disampaikan Beni Nento usai pelaksanaan reses masa persidangan kedua tahun kedua masa jabatan 2024–2029 yang digelar di Kecamatan Marisa, Minggu (8/2/2025).
Beni menegaskan, DPRD Pohuwato berkomitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan, khususnya persoalan banjir dan material lumpur yang kerap terjadi saat aktivitas pertambangan berlangsung di wilayah tersebut.
“Insya Allah kami akan turun lagi ke lapangan. DPRD ingin melihat secara langsung kondisi di lokasi. Saat ini kami masih menunggu kedatangan tokoh-tokoh masyarakat dari Desa Teratai dan Bulangita ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan dukungan kepada pihak aparat penegak hukum (APH) terkait penertiban aktivitas pertambangan,” ujar Beni.
Ia menyampaikan bahwa DPRD membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan masukan secara langsung, terutama bagi warga yang merasakan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
“Aspirasi masyarakat yang terdampak tentu akan kami terima. Masyarakat dari Teratai dan Bulangita dijadwalkan datang ke DPRD bersama pihak APH untuk menyampaikan keluhan, khususnya terkait banjir dan lumpur yang muncul saat ada aktivitas pekerjaan di wilayah atas,” tambahnya.
Beni berharap, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya bersama antara DPRD, masyarakat, dan aparat terkait dalam mewujudkan penertiban aktivitas pertambangan yang lebih tertib, berwawasan lingkungan, serta tidak merugikan masyarakat sekitar.
