WARTANESIA.ID – Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pohuwato periode 2026–2031, Abdul Hamid Sukoli (AHS), menegaskan komitmennya untuk membuat gebrakan dalam memperjuangkan aspirasi petani di daerah.
Hal itu disampaikan AHS usai pelantikan dan pengukuhan DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pohuwato periode 2026–2031 yang digelar pada Kamis, 20 Agustus 2026.
AHS menegaskan, Tani Merdeka Indonesia tidak boleh hanya menjadi organisasi formal, tetapi harus tampil sebagai wadah perjuangan yang benar-benar menyuarakan kepentingan petani.
Menurutnya, masih banyak persoalan yang dihadapi petani Pohuwato dan membutuhkan perhatian serius, salah satunya kondisi petani yang mengalami gagal tanam.
“Kami berharap ada solusi konkret terhadap persoalan petani yang ada di Kabupaten Pohuwato, khususnya mereka yang mengalami gagal tanam,” ujar AHS.
AHS menilai, besarnya antusiasme petani untuk bergabung dalam Tani Merdeka Indonesia menjadi energi sekaligus amanah bagi kepengurusan yang baru dikukuhkan.
Karena itu, ia memastikan pihaknya akan bergerak menyerap berbagai aspirasi petani, kemudian memperjuangkannya melalui jalur organisasi hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Bahkan, AHS menyatakan akan mendorong agar suara petani Pohuwato dapat sampai langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia meminta Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, ikut mengawal dan membawa persoalan petani Pohuwato ke tingkat nasional.
“Kami meminta kepada Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, agar persoalan petani di Kabupaten Pohuwato ini dapat disampaikan kepada Presiden Prabowo. Kami berharap ada solusi nyata untuk para petani,” tegasnya.
Bagi AHS, persoalan petani tidak cukup hanya dibicarakan di tingkat daerah. Aspirasi tersebut harus diperjuangkan hingga ke pusat agar mendapatkan perhatian dan kebijakan yang konkret.
Ia pun menyebut kepengurusan Tani Merdeka Indonesia Pohuwato akan melakukan berbagai langkah untuk menginventarisasi persoalan petani, khususnya terkait gagal tanam dan persoalan lain yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Ini baru awal. Kami akan membuat gebrakan untuk menyuarakan suara petani Pohuwato. Aspirasi mereka harus sampai ke pemerintah pusat, bahkan sampai kepada Presiden Prabowo,” tegas AHS.
AHS berharap keberadaan Tani Merdeka Indonesia dapat menjadi jembatan yang kuat antara petani dan pemerintah. Dengan demikian, setiap persoalan yang dihadapi petani tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat diperjuangkan menjadi kebijakan dan solusi nyata.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan periode 2026–2031, AHS memastikan perjuangan untuk petani Pohuwato akan menjadi salah satu fokus utama kepemimpinannya.
