WARTANESIA – Dua jurnalis lokal di Provinsi Gorontalo, Jhojo Rumampuk dan Goesland Latarawe, diduga mengalami upaya pembungkaman saat menggali informasi terkait kegiatan“Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa tentang Perencanaan dan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan Tahun 2025” yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Gorontalo.
Kegiatan yang diikuti oleh sejumlah kepala desa ini menarik perhatian media karena diduga menggunakan anggaran dana desa. Namun ketika mencoba mengonfirmasi lebih lanjut, kedua jurnalis justru menerima pesan pribadi yang mengejutkan dari Kepala Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, One Mbuinga.
Melalui pesan singkat, One Mbuinga menulis, “Kirim Kamari Nomor Rekening”.
Pesan ini dinilai janggal dan mengarah pada upaya membungkam kerja jurnalistik secara tidak langsung.
“Saya merasa seolah dipermalukan dan dianggap bisa dibungkam dengan uang,” ungkap Jhojo Rumampuk. Goesland Latarawe pun menyampaikan keprihatinannya, “Tindakan seperti ini mencederai independensi dan integritas kami sebagai jurnalis.”
Keduanya menilai tindakan tersebut sebagai bentuk intimidasi halus yang berpotensi mengarah pada suap, terutama saat mereka mengawal isu-isu publik mengenai penggunaan dana desa yang seharusnya transparan dan akuntabel.
Saat ini, kedua jurnalis tengah mempertimbangkan langkah hukum serta berencana melaporkan insiden ini kepada organisasi profesi wartawan dan pihak berwenang.
Menanggapi kegiatan tersebut, salah satu kepala desa yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak mengetahui detail acara.
“Saya kurang tahu soal kegiatan itu, soalnya saya tidak ikut. Saya dan kepala desa lainnya hanya diundang saat pembukaan dan penutupan. Yang ikut kegiatan itu hanya aparat desa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Apdesi Kabupaten Pohuwato, Sirwan Mohi, menegaskan bahwa kegiatan Bimtek tersebut tidak berskala kabupaten.
“Yang benar Bimtek/pelatihan aparatur desa se-Kecamatan Marisa, tidak se-Kabupaten Pohuwato,” kata Sirwan singkat.
Insiden ini menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi jurnalis daerah dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika menyuarakan kepentingan publik dan transparansi pemerintahan desa. (Lan)
