WARTANESIA– Bupati Pohuwato menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tetap berada di bawah naungan Presiden Republik Indonesia, dan tidak dijadikan sebagai kementerian tersendiri.
Menurut Saipul posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, merupakan amanat konstitusi sekaligus bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
Saipul menegaskan, struktur Polri yang berada langsung di bawah Presiden selama ini terbukti efektif dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah.
“Polri adalah alat negara yang berperan strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sudah tepat jika Polri tetap berada di bawah Presiden RI, bukan menjadi kementerian,” ujar Bupati Pohuwato dalam keterangannya, Selasa (27/01/2026)
Saipul menilai, jika Polri dijadikan kementerian, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih kewenangan, serta memperpanjang rantai birokrasi dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam penanganan keamanan dan penegakan hukum yang membutuhkan respons cepat.
Selain itu, Bupati juga mengapresiasi kinerja Polri yang selama ini terus bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam menjaga kondusivitas wilayah, penanganan konflik sosial, hingga pengamanan agenda nasional dan daerah.
“Di Pohuwato, sinergi antara Polri dan pemerintah daerah berjalan sangat baik. Ini menjadi bukti sistem yang ada saat ini sudah tepat dan perlu dipertahankan,” tambahnya
Saipul berharap Polri terus menjaga profesionalisme, netralitas, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin kuat.
“Dukungan ini sekaligus menjadi penegasan komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato, dalam menjaga stabilitas keamanan daerah sebagai fondasi utama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Saipul.
