WARTANESIA – Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Benti Nento, turut ambil bagian dalam retret nasional seluruh Ketua DPRD se-Indonesia yang digelar di Akademi Militer Magelang pada 15–19 April 2026.
Kegiatan strategis ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal arah pembangunan nasional.
Retret yang diikuti 557 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia, terdiri dari 38 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten, bertujuan menyatukan persepsi, meningkatkan kinerja lembaga legislatif, serta mempererat koordinasi lintas daerah.
Agenda ini juga dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang memberikan arahan khusus kepada seluruh peserta.
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya persatuan di atas perbedaan politik. Ia mengajak seluruh Ketua DPRD untuk membangun komunikasi “dari hati ke hati” demi memastikan program pemerintah berjalan efektif hingga ke daerah.
Selama lima hari pelaksanaan, para peserta mengikuti berbagai sesi strategis yang difasilitasi oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia bersama sejumlah kementerian.
Materi yang disampaikan mencakup penguatan peran DPRD dalam mengawal program prioritas pemerintah, termasuk sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui RPJMN dan RPJMD.
Benti Nento menegaskan bahwa retret ini memberikan pemahaman komprehensif terkait peran DPRD dalam memastikan kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara selaras di daerah.
“Penguatan ini penting agar DPRD mampu mengawal program pemerintah pusat, termasuk agenda strategis pemerintahan Prabowo–Gibran. Sinkronisasi antara pusat dan daerah harus berjalan searah,” terang Beni Nento, Senin (20/4/2026).
Salah satu fokus utama dalam retret adalah sektor pertanian, yang menghadirkan Menteri Pertanian untuk mendorong percepatan swasembada pangan nasional.
Selain itu, isu hilirisasi industri, pembangunan desa, kelautan dan perikanan, hingga ketahanan nasional juga menjadi pembahasan penting.
Kehadiran sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Pertahanan, Kepala Badan Gizi Nasional, serta menteri terkait lainnya, memperkaya perspektif peserta dalam memahami arah kebijakan nasional yang harus diakselerasi di daerah.
Sebagai rangkaian lanjutan dari retret menteri dan kepala daerah sebelumnya, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah yang selaras dengan visi besar Indonesia Emas.
Bagi Benti Nento, hasil retret ini menjadi bekal penting untuk memastikan tidak ada lagi kesenjangan informasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mencegah potensi gesekan antara eksekutif dan legislatif.
“Jangan sampai pemerintah pusat sudah melangkah jauh, tetapi daerah tidak mengetahui. Di sinilah peran DPRD menjadi penting untuk menjembatani dan mengawal agar semua program berjalan selaras,” tegasnya.
