WARTANESIA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir mengatakan, pihaknya bakal menggali kesiapan Siber Polri terkiat beredarnya sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Adies, saat rapat kerja (Raker) bersama Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Nanti kalau dalam rangka Raker dengan Komisi III, DPR dengan Kapolri, kami akan menanyakan bagaimana sih sebenarnya Sibernya kita, terus kesiapan terhadap hal-hal itu,” kata Adies di Jakarta, Sabtu (4/9/2021), dikutip sindonews.com.
Ardies melihat, sejauh ini kesiapan Siber Polri sudah cukup baik. Namun, terkait kebocoran data milik kepala Negara, penting untuk ditelusuri penyebabnya.
Menurut dia, kebocoran yang terjadi bisa disebabkan oleh beberapa hal. Seperti keteledoran dari sumber daya manusia (SDM)-nya, atau juga da pihak yang tidak bertanggung jawab, yakni hacker.
“Kalau di-hack memang itu tugasnya Siber. Ini yang harus kita teliti dulu. Jadi kita tidak bisa menjustice ini apakah siber atau bukan,” katanya.
Sebelumnya, Nomor Induk KTP atau NIK milik Presiden Jokowi, tersebar luas di media sosial. Bahkan, ada yang menggunakan NIK tersebut untuk mengakses aplikasi pedulilindungi.
Alhasil, dari bocornya NIK milik Presiden itu, sejumlah pihak dapat mengakses informasi surat keterangan vaksinasi Covid-19 milik Presiden Jokowi. (**)
