WARTANESIA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal karena ASN sibuk mengurusi surat pertanggungjawaban (SPJ).
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rakernas Korpri 2023 di Hotel Mercure, Jakarta. Jokowi awalnya mengatakan harus ada tolok ukur yang jelas bagi kinerja ASN.
“Saya sering sudah menyampaikan ke MenPAN-RB, harus ada tolok ukur yang jelas, harus ada reward yang jelas. Jadi orientasi jangan sampai kerja sampai tengah malam,” kata Jokowi, Selasa (3/10/2023).
Jokowi mengaku sering menemukan ada guru dan kepala sekolah yang bekerja hingga malam hari demi mengurusi SPJ, bukan menyiapkan bahan ajar.
“Saya pernah ke daerah, saya lihat kok kepala sekolah dan guru kerja sampai malam-malam urusan apa, saya cek, SPJ. Bukan urusan menyiapkan merencanakan kegiatan belajar mengajar, tapi urusannya SPJ,” kata Jokowi.
“Oleh sebab itu, saya balik ke sini saya sampaikan ke Menkeu, ‘Bu, ini sistem harus dirombak, harus diubah sehingga orientasi ASN kita tidak menyiapkan SPJ’,” ujarnya.
Jokowi memahami SPJ bersifat wajib. Namun dia mengatakan agar prosedur pelaporannya diperpendek.
“SPJ wajib, iya. Tapi jangan sampai prosedur 43 step. Itu belum anaknya. Karena dari pusat cuma 43 begitu sampai provinsi, begitu sampai kabupaten dan sampai kota bisa sampai 120-an step, beranak pinak,” lanjutnya.
Jokowi meminta tolok ukur dan hadiah bagi ASN yang kinerjanya baik. Dia meminta Menteri PAN-RB merumuskan hal itu.
“Sekda nggak bisa diangkat kalau dia nggak bisa menumbuhkan ekonomi di sebuah kabupaten 6 koma. Ukurannya gitu. Bukan ukurannya SPJ. Repot kalau seperti itu,” tandasnya. (rik)
