WARTANESIA.ID – Pemerintah Kota Makassar terus memperluas ekosistem bank sampah hingga ke tingkat lingkungan. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menargetkan setiap RW di kota itu memiliki bank sampah sendiri, seiring upaya mengubah sampah rumah tangga menjadi sumber penghasilan tambahan yang bahkan dapat dikonversi menjadi tabungan emas. Target tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Appi itu dalam Konsolidasi Wilayah FORSEPSI Tahun 2026 di MaxOne Hotel & Resort, Jalan Taman Makam Pahlawan, Sabtu (21/11/2026).
Kegiatan yang digelar Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) Wilayah Kanwil VI Makassar itu mengangkat tema “FORSEPSI Naik Kelas: Menguatkan Rantai Nilai Bank Sampah untuk Ekonomi Sirkular yang Mandiri”. Kolaborasi dengan PT Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar (Sulselbarra Maluku) menjadi salah satu pilar penguatan jaringan bank sampah, termasuk melalui program penukaran sampah menjadi saldo Tabungan Emas yang sebelumnya dituangkan dalam nota kesepahaman bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
Menurut Appi, konversi sampah menjadi tabungan emas tidak hanya menekan timbulan sampah, tetapi juga menghadirkan edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat. Ia berharap warga semakin memahami bahwa sampah rumah tangga memiliki nilai ekonomi apabila dipilah dan dikelola dengan baik.
“Saya berharap program ini terus ditumbuhkan untuk memberikan literasi yang baik kepada masyarakat. Bagaimana sampah ini tidak lagi menjadi musuh, tetapi bisa memberikan income tambahan bagi rumah tangga,” ujar Appi.
Wali Kota menegaskan, pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dunia usaha serta komunitas peduli lingkungan, dinilai menjadi kunci. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,47 juta jiwa, Makassar menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang harus ditangani serius dari hulu hingga hilir.
Appi memaparkan, timbulan sampah Kota Makassar pada tahun sebelumnya mencapai sekitar 1.054 ton per hari, dengan 54,46 persen di antaranya sampah organik dan 15,30 persen sampah plastik. Namun, pada 2026 beban tersebut berkurang setelah adanya pemilahan sampah. Kondisi itu menunjukkan bahwa pengurangan sampah harus dimulai dari sumbernya, terutama rumah tangga.
Karena itu, Pemkot Makassar memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan bank sampah unit di tingkat RT/RW, pasar, sekolah, perguruan tinggi, hotel, restoran, hingga perkantoran. Hasilnya, jumlah bank sampah unit aktif meningkat dari 433 unit pada 2025 menjadi 553 unit pada 2026. Di tingkat pengolahan menengah, terdapat tiga bank sampah pusat di Untia, Toddopuli, dan Paccerakkang, serta 17 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Di tingkat hilir, Pemkot menggandeng para offtaker agar sampah yang terkumpul memiliki kepastian pasar.
Dengan total 1.005 RW di Makassar, Appi berharap Pegadaian bersama FORSEPSI mengambil bagian lebih besar dalam membina dan memperkuat jaringan bank sampah tersebut.
“Di Kota Makassar ini ada 1.005 RW. Saya berharap dari 1.005 RW ini, sekian banyak harus menjadi tanggung jawab teman-teman Pegadaian. Kita bangun bersama-sama,” ajaknya.
Penguatan ekosistem bank sampah dinilai mulai memberi dampak ekonomi signifikan. Pendapatan bank sampah pusat yang pada 2025 tercatat sekitar Rp153 juta meningkat menjadi hampir Rp987 juta hingga Juli 2026, atau naik sekitar 543 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemkot Makassar menargetkan omzet bank sampah mencapai Rp12 miliar pada 2027. Menurut Appi, kenaikan nilai ekonomi itu membuktikan pengelolaan sampah dapat memperkuat ekonomi sirkular sekaligus membuka peluang usaha baru.
Mantan CEO PSM itu juga mengungkap perjalanan Pemkot membenahi persoalan sampah, termasuk penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang. Ia mengakui Makassar sebelumnya mendapat sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup karena TPA tersebut masih menerapkan sistem open dumping. Melalui pembenahan bertahap, Pemkot kini berupaya agar TPA Tamangapa keluar dari sanksi dan memenuhi standar pengelolaan yang lebih baik, dengan melanjutkan perbaikan pada sistem pengangkutan, pemilahan, hingga pengolahan agar yang berakhir di TPA hanya residu.
Edukasi pemilahan juga diperluas ke lingkungan sekolah. Anak-anak didorong membangun kebiasaan baru dengan mengenali jenis sampah organik dan anorganik, bahkan sekolah-sekolah mulai disiapkan dengan tiga jenis tempat sampah. Appi pun mendorong FORSEPSI membentuk tim khusus pengelolaan sampah pada setiap kegiatan besar, seperti konser, festival, dan berbagai event di Makassar. Ia mencontohkan kegiatan yang dihadiri 10.000 orang berpotensi menghasilkan ribuan botol plastik bekas air mineral yang harus dikelola secara terencana.
Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar (Sulselbaramaluku), Pratikno, menegaskan komitmen Pegadaian memperkuat ekosistem bank sampah sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Menurutnya, gerakan bank sampah berperan strategis karena mempertemukan kepentingan pelestarian lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi. Ia mengapresiasi langkah Pemkot Makassar, mulai dari kewajiban pemilahan sampah sejak sumbernya, pembenahan TPA Tamangapa, hingga penguatan bank sampah sebagai fondasi menuju target Makassar bebas sampah pada 2029.
Pratikno menilai keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan keterhubungan seluruh mata rantai, dari kebiasaan memilah di rumah tangga, pengumpulan melalui bank sampah, hingga kepastian penyerapan material oleh mitra offtaker. Bagi Pegadaian, gerakan bank sampah merupakan wujud nyata penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Peran Pegadaian antara lain melalui penguatan literasi dan akses layanan keuangan, salah satunya memperkenalkan Tabungan Emas sebagai instrumen mengakumulasikan nilai ekonomi hasil pengelolaan sampah menjadi aset.
“Hasil jerih payah memilah sampah, sekecil apa pun awalnya, akan jauh lebih terasa manfaatnya ketika bisa diakumulasikan menjadi aset yang aman dan bernilai jangka panjang, seperti melalui Tabungan Emas PT Pegadaian,” tuturnya.
Pegadaian di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku berkomitmen memperluas edukasi keuangan, membuka akses layanan yang mudah dan transparan, serta memperkuat pendampingan kepada masyarakat. Pratikno juga menilai Konsolidasi Wilayah FORSEPSI 2026 menghadirkan langkah konkret memperkuat kelembagaan dan tata kelola bank sampah, mulai dari evaluasi program, penyusunan rencana kerja, penataan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, penyediaan panduan kerja melalui e-book, hingga diskusi bersama mitra offtaker dan penandatanganan komitmen bersama.











