Makassar Raih Penghargaan Kota Terbaik Program Berhenti Merokok dan KTR dari Kemenkes RI

– Kota kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Dalam ajang pemberian penghargaan yang digelar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Makassar dinobatkan sebagai kabupaten/kota terbaik dalam Program (UBM) dan Implementasi (KTR). Capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. , yang mewakili Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, pada 15 November 2026 di Gedung Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Penghargaan diberikan oleh Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah mengembangkan layanan konseling berhenti merokok sekaligus memperkuat penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok.

banner 468x60

Menurut Nursaidah, penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat. “Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan kerja keras Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan layanan Upaya Berhenti Merokok dan mengimplementasikan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok secara berkelanjutan,” jelas Nursaidah, Senin (16/11/2026).

Ia menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari penguatan program kesehatan masyarakat yang dilakukan secara konsisten, mulai dari penyediaan layanan konseling di Puskesmas hingga pembinaan dan pengawasan kawasan tanpa rokok di berbagai lingkungan. Salah satu indikator keberhasilan program UBM adalah ketersediaan layanan konseling berhenti merokok di fasilitas kesehatan, di mana sebanyak 50 persen Puskesmas telah menyelenggarakan layanan tersebut dengan dukungan tenaga kesehatan terlatih.

“Melalui layanan ini, masyarakat, khususnya perokok yang ingin berhenti, mendapatkan akses konsultasi, pendampingan, serta konseling untuk membantu menjalani proses berhenti merokok,” tuturnya.

Selain itu, layanan UBM juga diintegrasikan dengan kegiatan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui Posbindu PTM, pelayanan terpadu di Puskesmas, serta berbagai kegiatan promotif dan preventif. Pendampingan terhadap klien dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari asesmen, penyusunan rencana berhenti merokok, hingga pemantauan dan tindak lanjut untuk mengevaluasi perkembangan serta keberhasilan mereka.

Di sisi lain, Pemkot Makassar juga memperkuat implementasi Kawasan Tanpa Rokok melalui pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan penegakan kebijakan pada tujuh tatanan sesuai ketentuan yang berlaku. “Pelaksanaannya melibatkan perangkat daerah, Puskesmas, kecamatan, kelurahan, Satpol PP, Satgas KTR, hingga unsur masyarakat,” jelas Nursaida.

Kolaborasi lintas sektor ini disebut menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan KTR tidak berhenti pada aturan semata, tetapi benar-benar diterapkan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari paparan asap rokok. Nursaidah menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekadar capaian seremonial, melainkan menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas program pengendalian konsumsi tembakau di Kota Makassar.

Ke depan, Pemkot Makassar berkomitmen memperluas akses layanan Upaya Berhenti Merokok, memperkuat pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, serta meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan prevalensi merokok, mencegah risiko penyakit akibat konsumsi tembakau, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Prestasi di tingkat nasional ini, menjadi komitmen kita dalam membangun kota, yang tidak hanya maju dari sisi pembangunan, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap kualitas kesehatan dan perlindungan warga,” tukasnya.

Baca berita kami lainnya di