WARTANESIA.ID – Persoalan yang menimpa Kepala Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Guntur Ibrahim, terus bergulir. Setelah sempat dibahas oleh BPD Buhu Jaya, Pemerintah Kecamatan Paguat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), hingga DPRD Pohuwato, kasus yang kini telah dilaporkan ke Polres Pohuwato tersebut akhirnya disampaikan langsung kepada Bupati Pohuwato.
Puluhan perwakilan masyarakat Desa Buhu Jaya yang terdiri dari unsur BPD, tokoh adat, pemangku adat, imam desa, serta tokoh masyarakat, menemui Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, di ruang kerjanya pada Kamis (21/05/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Saipul didampingi oleh Kepala Dinas PMD Pohuwato Kadir Amran, Plt. Kepala Kesbangpol Pohuwato Yuslan Samadi, Kabag Prokopim Ikbal Mbuinga, Camat Paguat Andri Pakilie, serta Sekretaris Kecamatan Paguat Abdul Mutalib Karim.
Bupati Saipul menjelaskan bahwa, Pemerintah Daerah Pohuwato menyambut baik aspirasi masyarakat terkait persoalan yang melibatkan oknum Kepala Desa Buhu Jaya.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa, seluruh proses penyelesaian harus tetap berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
“Karena kepala desa dilantik berdasarkan undang-undang, maka langkah yang diambil juga harus melalui mekanisme dan regulasi yang ada. SK pemberhentian sementara sudah ada pada kami dan akan segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, kami meminta masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun lembaga,” ujar Bupati Saipul.
Ia mengakui bahwa persoalan ini telah menjadi perhatian publik dan telah melewati berbagai tahapan mediasi. Mulai dari pendekatan kekeluargaan, mediasi oleh Pemerintah Kecamatan Paguat, BPD Buhu Jaya, tokoh masyarakat, hingga pemberian sanksi adat maupun sosial.
Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk tetap menahan diri dan tidak melakukan aksi yang dapat memperkeruh situasi, sembari menunggu proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian.
Bupati juga berharap agar keamanan dan kenyamanan di Desa Buhu Jaya tetap dijaga bersama, terutama oleh para perwakilan masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut.
“Soal pemberhentian akan kami proses. Kami tidak ingin persoalan ini berkepanjangan karena dampaknya akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
