WARTANESIA – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dijadwalkan akan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang akan digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 26 hingga 28 Agustus 2025 mendatang.
Rakornas yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) ini mengangkat tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita”, serta mengusung tagline “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap.”
Bupati Saipul menilai, kegiatan ini sangat strategis dan penting sebagai wadah menyamakan persepsi antar daerah mengenai pembentukan produk hukum yang berkualitas, mendorong kemudahan berinvestasi, serta mempercepat pencapaian program strategis nasional.
“Rakornas ini merupakan forum yang digelar oleh Ditjen Otda dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik di daerah. Kami sangat menyambut baik. Sebab, ini berkaitan dengan penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha,” ujar Bupati Saipul kepada wartanesia.id, Senin (25/8/2025).
Ia menambahkan, produk hukum daerah harus mampu menjadi instrumen legal yang kuat dalam menjamin kepastian hukum, khususnya bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah.
“Harapan kami, Rakornas ini tidak hanya membahas dasar hukum dalam perizinan berusaha, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui produk hukum daerah yang sehat, berkualitas, dan dapat diandalkan,” ungkap Saipul.
Rencananya, Rakornas tahun ini akan dihadiri oleh para gubernur, bupati dan wali kota, pimpinan DPRD, kepala biro hukum pemerintah provinsi, pelaku usaha, asosiasi profesi, organisasi kemasyarakatan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Beberapa agenda penting akan mewarnai kegiatan ini, di antaranya apel bersama, penandatanganan kesepakatan sinkronisasi dan harmonisasi pembentukan produk hukum daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, diskusi panel dengan menghadirkan narasumber nasional, pemberian penghargaan Indeks Kepatuhan Daerah, hingga pembukaan UMKM Expo Tahun 2025.
