WARTANESIA.ID – Pemerintahan Kota Makassar yang dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham melakukan penataan ulang jajaran birokrasi melalui pergeseran pejabat eselon II atau pejabat pimpinan tinggi pratama. Sebanyak 29 pejabat mengalami pergeseran posisi dalam penataan kabinet MULIA, sementara 12 pejabat lainnya tetap bertahan pada jabatan sebelumnya.
Pergeseran itu bukan sekadar mutasi biasa, melainkan bagian dari strategi penyegaran organisasi dan penguatan kinerja perangkat daerah melalui penerapan manajemen talenta. Sejumlah posisi mengalami perubahan, termasuk jajaran staf ahli dan asisten yang kini diisi wajah-wajah baru.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026), dan dihadiri Wali Kota Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa pergeseran jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika organisasi pemerintahan. Keputusan tersebut, menurutnya, tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian, ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu. “Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Beberapa posisi yang mengalami pergeseran antara lain Dinas Perpustakaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kearsipan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Evie Aprialti yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kini mengisi posisi Kepala Dinas Perpustakaan, sedangkan Aryati Puspasari Abady bergeser dari Kepala Dinas Perpustakaan menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
Munafri meminta seluruh pejabat yang menerima amanah baru segera melakukan konsolidasi internal dan menyatukan visi bersama jajaran di organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh kemampuan seorang kepala OPD semata, tetapi bergantung pada kekuatan kerja sama, koordinasi, dan kesatuan seluruh elemen organisasi. Ia juga mengingatkan agar para pimpinan tidak membangun sekat kepemimpinan maupun menciptakan kelompok-kelompok tersendiri di lingkungan kerja. “Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegasnya.
Orang nomor satu di Kota Makassar itu juga meminta pejabat lama dan pejabat baru tetap membangun komunikasi selama proses peralihan kepemimpinan. Program yang telah direncanakan, termasuk yang sudah memiliki alokasi anggaran, harus tetap dilanjutkan agar transisi berjalan mulus dan tidak mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan.
Persoalan integritas menjadi perhatian serius. Munafri mengingatkan bahwa belum genap sebulan sebelumnya tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di Kota Makassar untuk memberikan perhatian dan sejumlah catatan terhadap tata kelola pemerintahan. Catatan itu, menurutnya, harus menjadi peringatan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Ia secara khusus menyoroti praktik yang harus dihentikan, mulai dari pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan, dan meminta seluruh pejabat saling mengingatkan.
Penataan pejabat, lanjut Munafri, dilakukan dengan pertimbangan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi. Evaluasi akan berjalan setiap bulan dengan memantau kinerja, koordinasi, capaian, dan program yang berjalan, sehingga ruang pergeseran berikutnya tetap terbuka sesuai dinamika organisasi. Pola koordinasi akan diperkuat melalui dua jalur, yakni koordinasi langsung dengan wali kota dan koordinasi melalui asisten sesuai bidang tugas masing-masing.
Ia juga menyoroti capaian hampir dua tahun pemerintahan MULIA yang dinilai positif, namun menegaskan bahwa statistik dan penghargaan belum cukup jika persoalan mendasar masyarakat belum tuntas, seperti kemiskinan, gizi anak, pelayanan kesehatan, ketidakakuratan pendataan, dan konflik sosial. Setiap kepala OPD diminta mengembangkan inovasi dan budaya literasi, bahkan diwajibkan menghasilkan setidaknya satu buku sebagai kontribusi intelektual bagi pembangunan kota.
Dari sisi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, pelantikan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian dan meningkatkan kinerja birokrasi. Ia menekankan bahwa setiap jabatan yang dipercayakan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas. “Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi,” katanya. Aliyah berharap para pejabat baru bekerja sungguh-sungguh, menghadirkan inovasi, serta membangun kolaborasi kuat demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemajuan Kota Makassar.














