Oleh : Sri Maulana Dali, S.Pd
(Aktivis Muslimah Gorontalo)
Baru-baru ini kita dikejutkan dengan adanya pengumuman pemerintah Amerika Serikat atas rencana mereka “membangun Gaza Baru”—proyek pembangunan dari nol wilayah Palestina yang hancur.
Merujuk salinan presentasi resmi, AS akan membangun puluhan gedung pencakar langit, yang membentang di sepanjang pantai dan bekas perumahan di kawasan Rafah yang telah luluh lantak.
Presentasi proyek ini disampaikan selama seremoni penandatanganan “Dewan Perdamaian” yang digagas Presiden AS, Donald Trump, di sela kegiatan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis (22/01).
Peta yang ditampilkan pemerintah AS juga menunjukkan rencana pengembangan kawasan perumahan, pertanian, dan industri baru secara bertahap, untuk populasi yang mereka targetkan sekitar 2,1 juta orang. (BBC.Com) Dalam (media indonesia.com) disampaikan kritik Sejak awal, visi “New Gaza” memicu perdebatan tajam.
Kritik utama tidak selalu tertuju pada skala bangunan, melainkan pada asumsi dasarnya. Banyak pengamat menilai bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari isu kedaulatan, keamanan, dan hak politik warga Palestina.
Ada pula kekhawatiran bahwa transformasi pesisir menjadi kawasan bernilai tinggi dapat mendorong marginalisasi penduduk lokal. Tanpa jaminan hak kepemilikan dan partisipasi, pembangunan vertikal berisiko menjadi simbol ketimpangan baru.
Dengan kata lain, pertanyaan kuncinya bukan apakah 180 gedung tinggi bisa dibangun, melainkan untuk siapa dan dalam kerangka kekuasaan seperti apa.Terlepas dari pro dan kontra, visi Jared Kushner tentang Gaza menandai perubahan cara berpikir dalam diskursus konflik Timur Tengah.
Ia memindahkan fokus dari meja perundingan ke papan perencanaan kota, dari resolusi politik ke neraca investasi.Apakah pendekatan ini realistis atau utopis masih menjadi perdebatan terbuka.
Namun sebagai gagasan, “New Gaza” dan simbol 180 gedung tingginya telah menempatkan satu pertanyaan besar di tengah diskusi global: bisakah kemakmuran ekonomi skala besar menggantikan politik sebagai fondasi perdamaian, atau justru menciptakan konflik dalam bentuk baru?
Kita melihat memang hari ini dunia sedang terpukau dengan deklarasi perdamaian gaza yang merupakan kelanjutan dari 20 poin proposal perdamaian yang diajukan presiden Trump untuk gaza.
Isinya terdengar manis yaitu penghentian perang, bantuan kemanusiaan, Pembangunan Kembali, dan masa depan yang damai. Tapi Ketika kita perhatikan lebih mendalam maka proposal ini bukan soal perdamaian.
Ia adalah sebuah rencana besar untuk mengendalikan masa depan Gaza dan palestina. Bahkan dalam proposal itu masa depan gaza tak lagi ditentukan oleh rakyat gaza sendiri apalagi oleh umat islam tapi ditentukan oleh Amerika, israel, jejaring kolonialis global para pendukung zionis.
Mereka ingin membentuk pemerintah transisi teknokrat sebagaimana dalam media Antara megapolitan. Membangun zona ekonomi terbuka dimuat dalam media the conversation. Dan bahkan mereka menempatkan pasukan internasional dengan trum dan tony blair sebagai ketua (sindo news internasional).
Proposal ini juga menyasar cara berpikir bukan hanya rakyat palestina tapi juga umat islam dan bahkan semua orang yang mata dan pikirannya tertuju ke sana.
Mereka para penggagas perdamaian itu ingin membentuk sebuah narasi koeksistensi dan dialog antar agama bukan untuk keadilan tapi untuk mengikis semngat perlawanan dan mengganti cita-cita pembebasan wilayah palestina dengan kompromi yang nyaman bagi penjajah inilah wajah baru kolonialisme.
Mereka mencoba merebut gaza bukan lagi dengan senjata tapi lewat kertas bertanda tangan. Lebih menyedihkan lagi penguasa penguasa negri-negri kaum Muslimin mendukung rencana ini.
Mereka berbicara perdamaian tapi ikut menutup ruang bagi pembebasan sejati wilayang kaum Muslimin. Masalah palestina adalah masalah kaum muslim.
Tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan tanah Kharajiyah kepada pihak lain. Apalagi kepada zionis Yahudi. Allah Swt berfirman ;
“Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantara) tangan tangan kalian, menghinakan mereka, serta akan menolong kalian atas mereka sekaligus melegakan hati kaum mukmin” (TQS. At-Taubah :14)
Tidak adanya satu kepemimpinan bagi kaum muslim hari ini menjadikan kaum muslim terpecah belah. Sekat sekat nasionalisme akan membuat sampai kapanpun palestina tidak dapat dibebaskan.
Maka dengan menghilangkan sekat-sekat itu dan Kembali bersatunya kaum Muslimin dibawah akidah Islam sebagaimana yang terjadi sebelumnya pada pembebasan yang dilakukan oleh Salahudin AL-ayubi. Wallahu a’lam bishawab.
Di tulis oleh Sri Maulana Dali, S.Pd (Aktivis Muslimah)
