WARTANESIA.ID – Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mendorong penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria di daerah itu, melalui penanganan lintas sektor.
“KLB malaria di daerah ini telah mencapai lebih dari 6.303 kasus dengan 18 kematian,” katanya dalam rapat koordinasi penanggulangan KLB malaria di Kota Gorontalo, Kamis (15/10/2026).
Karena itu, penanganan terpadu menjadi perhatian utama, terutama di Kabupaten Gorontalo, Pohuwato dan Boalemo, yang mengalami peningkatan kasus.
Idah mengatakan Pemerintah Provinsi Gorontalo wajib memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam penanggulangan kasus ini.
Menurut Wagub, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mempercepat penanganan malaria dan mencegah bertambahnya kasus kematian.
Dia mengatakan besarnya jumlah kasus memerlukan respons yang cepat, tegas dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Pertemuan koordinasi lintas sektor hari ini karena di Gorontalo ada KLB malaria yang kasusnya sudah sampai 6.000 lebih, sehingga kita tidak boleh lengah, sebab 18 kasus kematian itu bisa menyebabkan 100 kali lipat kalau kita tidak menangani dengan cepat dan tegas,” kata Idah.
Ia berharap pertemuan tersebut menghasilkan solusi dan alternatif penanganan yang dapat segera diterapkan, terutama di tiga kabupaten dengan peningkatan kasus malaria.
Dia pun menyoroti aktivitas pertambangan yang dinilai berkaitan dengan persoalan malaria di wilayah terdampak.
“Tentunya dengan pertemuan lintas sektoral yang dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan, kita bisa mencegah merebaknya malaria ini di tiga Kabupaten yang terjangkit. Nah, ternyata dampak dari itu semua adalah berasal dari tambang,” katanya.
Keterlibatan berbagai sektor diharapkan dapat memperkuat langkah pengendalian malaria, mulai dari upaya pencegahan, pengawasan lingkungan, peningkatan kewaspadaan terhadap kasus, sampai penanganan pasien.
Hasil koordinasi juga diharapkan ditindaklanjuti melalui langkah konkret sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan eliminasi malaria atau nol kasus malaria pada 2030.
Idah menegaskan pencapaian target tersebut memerlukan kerja keras dan komitmen berkelanjutan, dari seluruh pemangku kepentingan dalam beberapa tahun ke depan.
“Insya Allah dengan harapan pertemuan lintas sektor ini untuk Gorontalo nol kasus malaria di tahun 2030. Kita harus kerja keras tiga tahun ke depan untuk mencapainya,” imbuhnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri BPJS Kesehatan, Balai Kekarantinaan Kesehatan, serta organisasi profesi kesehatan yang meliputi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), RSUD dr Hasri Ainun Habibie, serta perwakilan Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
