WARTANESIA – Kegiatan Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Buruh Bumi Panua (PBBP) Kabupaten Pohuwato yang digelar di Aula Panua, Minggu (14/12/2025), justru diwarnai sorotan tajam terhadap ketidakhadiran sejumlah pimpinan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato.
Padahal, panitia telah menyampaikan undangan resmi kepada seluruh pimpinan perusahaan sebagai bentuk ajakan membangun dialog dan memperkuat hubungan industrial antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah daerah.
Pengukuhan DPP PBBP dilakukan langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Beni Nento, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Gorontalo, Kapolres Pohuwato, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Namun, absennya pihak perusahaan justru menjadi catatan penting dalam agenda tersebut.
Pendiri DPP PBBP, Limonu Hippy, secara terbuka menyayangkan sikap sejumlah pimpinan perusahaan yang memilih tidak hadir dalam kegiatan yang secara khusus membahas kepentingan pekerja yang selama ini menjadi bagian dari roda produksi perusahaan-perusahaan tersebut.
“Sangat disayangkan, undangan sudah disampaikan, tetapi masih ada pimpinan perusahaan yang enggan hadir dalam kegiatan buruh dan pekerja yang selama ini telah mereka pekerjakan di Bumi Panua,” tegas Limonu.
Menurutnya, ketidakhadiran perusahaan mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap upaya membangun komunikasi dan pemahaman bersama antara pekerja dan pemberi kerja. Padahal, tujuan utama pembentukan PBBP adalah menciptakan ruang dialog, bukan konfrontasi.
“Justru perusahaan yang ada di depan mata tidak hadir. Padahal maksud kami mengundang mereka agar mereka memahami tujuan organisasi ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari,” tambah Limonu yang juga Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa, selama ini banyak persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Pohuwato muncul akibat minimnya ruang komunikasi resmi antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah daerah. Ketidakhadiran perusahaan dalam forum resmi buruh dinilai dapat memperlebar jarak dan berpotensi memicu konflik industrial.
Ia menegaskan bahwa hubungan industrial yang sehat tidak mungkin terbangun tanpa kehadiran dan keterlibatan aktif perusahaan. Perusahaan membutuhkan pekerja untuk memperoleh keuntungan, dan sebaliknya pekerja membutuhkan perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja.
“Jika perusahaan terus abai terhadap forum-forum dialog seperti ini, maka risiko konflik dan meningkatnya pengangguran akan semakin besar,” ujarnya.
Meski demikian, Limonu menekankan bahwa PBBP tidak dibentuk untuk merongrong perusahaan atau mengganggu iklim investasi. Sebaliknya, organisasi ini diharapkan menjadi jembatan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara beradab dan terstruktur.
“Saya tidak setuju jika organisasi buruh hanya digunakan untuk menekan perusahaan. Tapi jika organisasi ini menjadi wadah pemersatu pekerja dan penjaga hubungan industrial, maka saya berdiri paling depan bersama buruh di Pohuwato,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya kerap menerima laporan dari tenaga kerja lokal yang mengaku mengalami intimidasi saat menuntut hak-hak mereka, sebuah kondisi yang menurutnya seharusnya tidak terjadi jika komunikasi antara perusahaan dan pekerja berjalan baik.
Ke depan, Limonu berharap perusahaan tidak lagi mengabaikan forum-forum resmi buruh, dan setiap perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan melalui organisasi buruh sebagai mediator, bukan melalui cara-cara individual yang merugikan pekerja.
“Saya siap menjadi fasilitator dan mediator bagi para pekerja ketika terjadi ketidakadilan, baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sejumlah utusan perusahaan seperti PT. LIL, PT. BJA, dan IGL, hadir dalam acara tersebut. Tidak terlihat perusahaan besar lainnya seperti Pani Gold Project. Padahal, perusahaan ini sudah diundang secara resmi.
