WARTANESIA – Universitas Pohuwato resmi memberlakukan kebijakan baru terkait sistem pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa pada tahun 2026.
Melalui kebijakan tersebut, seluruh mahasiswa dari berbagai jenjang semester kini dapat membayar SPP secara cicilan setiap bulan tanpa pengecualian.
Sistem ini memberikan fleksibilitas pembayaran dengan batas waktu setiap tanggal 1 hingga 15, serta nominal minimal cicilan sebesar Rp300 ribu per bulan.
Rektor Gretty S. Saleh menjelaskan, kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepedulian kampus terhadap kondisi ekonomi mahasiswa dan orang tua.
“Kami memahami tidak semua mahasiswa mampu membayar SPP secara langsung dalam jumlah besar. Karena itu, kami menghadirkan sistem cicilan untuk meringankan beban tersebut,” ujar Gretty, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, kebijakan ini juga bertujuan memberikan kemudahan agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala masalah finansial.
Dengan sistem cicilan, mahasiswa tidak lagi diwajibkan membayar secara penuh di awal, melainkan dapat menyesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing.
Lebih lanjut, pihak kampus berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya di Universitas Pohuwato.
Kemudahan pembayaran dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pilihan perguruan tinggi.
Selain sistem cicilan, kampus juga menghadirkan sejumlah insentif bagi mahasiswa. Salah satunya adalah potongan SPP sebesar Rp250 ribu bagi mahasiswa yang berhasil merekomendasikan satu calon mahasiswa baru hingga tahap registrasi.
Tak hanya itu, Universitas Pohuwato juga memberikan potongan sebesar Rp500 ribu bagi 100 pendaftar pertama sebagai bentuk apresiasi bagi mahasiswa baru yang lebih awal bergabung.
Rektor menegaskan, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan mahasiswa yang terancam berhenti kuliah akibat tunggakan SPP, terutama menjelang ujian akhir semester.
“Dengan sistem cicilan, kami ingin memastikan tidak ada lagi mahasiswa yang terhambat melanjutkan studi hanya karena persoalan biaya,” tegasnya.
Pihak kampus juga memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Kami berkomitmen menghadirkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, terjangkau, dan memberi peluang lebih luas bagi masyarakat,” tutupnya.
