WARTANESIA.ID – Pengusulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pani, mendapat penolakan dari sejumlah pihak karena dianggap sebagai nestapa bagi rakyat Pohuwato.
Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPD IMM Gorontalo, Syahril Razak, menyampaikan konflik antara PT Merdeka Copper Gold dan warga Pohuwato belum selesai.
“Konflik dengan rakyat Pohuwato tidak pernah selesai dari tahun ke tahun,” kata Syahril Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, perusahaan merampas hak rakyat atas lokasi tambang. Perusahaan juga mengeksplorasi konsesi lahan yang bermasalah. Izin usahanya pun cacat hukum.
Sengketa lahan itu memicu pembakaran kantor bupati pada 2023. Syahril menilai peristiwa tersebut membuktikan konflik menemui jalan buntu.
Ia menuding pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Gorontalo mengusulkan PSN itu secara diam-diam. Menurutnya, pemerintah tidak menyelesaikan masalah dan justru menyerahkannya ke istana.
“Pemerintah bukannya menyelesaikan persoalan yang semakin hari semakin subur. Mereka malah meletakkan persoalan di depan pintu istana untuk diambil alih oleh negara,” ujarnya.
Syahril khawatir langkah itu membungkam suara rakyat. Ia juga menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto.
“Jika Presiden Prabowo Subianto menandatangani usulan ini, saya sampaikan secara terbuka: Presiden telah menciderai hak rakyat Pohuwato atas lokasi 100 hektare dan lokasi lain di konsesi PT Merdeka Copper Gold yang belum diselesaikan,” tegasnya.
DPD IMM Gorontalo menyesalkan sikap kedua pemerintah tersebut yang dianggap sebagai penghianat rakyat.
“Kami akan mengawal persoalan ini. Kami akan menempuh berbagai cara untuk bertemu langsung dengan Presiden dan melaporkan sikap pemerintah daerah dan provinsi secara tatap muka sambil membawa dokumen yang sudah ia siapkan sejak lama,” Tutup Syahril.
