WARTANESIA.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mempercepat program cetak sawah baru seluas 5.642 hektare dengan target seluruh lahan rampung dan siap ditanami paling lambat Maret 2026.
Namun, di Kabupaten Pohuwato, lokasi pelaksanaan program tersebut, lebih dari 800 hektare sawah eksisting di Kecamatan Duhiadaa justru telah terbengkalai selama hampir tiga tahun tanpa adanya program pemulihan yang jelas.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Muljady Mario, mengatakan seluruh areal cetak sawah baru telah dikontrakkan dan saat ini sedang dalam proses pengerjaan di lapangan.
“Total cetak sawah kita mencapai 5.642 hektare. Saat ini seluruhnya sudah dikontrakkan dan sementara berproses di lapangan,” ujar Muljady saat ditemui di sela panen raya jagung, Kamis (8/1/2026).
Menurutnya, tahap awal difokuskan pada pembukaan sekitar 1.000 hektare lahan, sembari menyiapkan infrastruktur pendukung dan sistem budidaya.
Muljady juga menyebut Provinsi Gorontalo saat ini mengalami surplus sekitar 13 ribu ton beras dibandingkan kebutuhan masyarakat. Surplus tersebut, katanya, diperoleh melalui kombinasi program perluasan sawah baru dan optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada.
“Lahan yang tahun lalu tidak ditanami juga kita upayakan kembali ditanami tahun ini,” katanya.
Namun, kondisi di Kecamatan Duhiadaa menunjukkan situasi yang berbeda. Ratusan hektare sawah di wilayah itu bukan hanya tidak ditanami dalam satu musim, tetapi telah berhenti berproduksi selama dua hingga tiga tahun terakhir dan hingga kini belum tersentuh program optimalisasi sebagaimana yang disampaikan Dinas Pertanian.
Seorang petani mengatakan, luas lahan sawah produktif di Kecamatan Duhiadaa dan Kecamatan Buntulia mencapai lebih dari 1.700 hektare. Kini, sebagian besar lahan tersebut tidak lagi dapat digarap, sehingga berdampak terhadap ribuan petani yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Menurut para petani, penyebab utama kerusakan sawah adalah sedimentasi sungai akibat kerusakan kawasan hulu yang diduga dipicu aktivitas pertambangan.
“Katanya hulu sudah rusak. Sudah banyak alat-alat di sana yang mengeruk dan merusak hutan,” ujar seorang petani.
Mereka mengaku sempat bertahan menanam padi selama tiga musim meski kondisi air sudah keruh. Namun, seluruh musim tanam tersebut berakhir dengan gagal panen.
Sejak saat itu, banyak petani terpaksa meninggalkan sawah. Sebagian istri bekerja sebagai buruh kupas kelapa, sementara para suami mencari pekerjaan serabutan demi memenuhi kebutuhan keluarga.
Di sisi lain, Muljady mengakui masih terdapat lahan pertanian yang belum optimal akibat faktor alam, seperti banjir di sejumlah wilayah dan kekeringan di daerah lainnya.
Namun, menurut para petani, persoalan di Duhiadaa berbeda karena dipicu sedimentasi sungai yang hingga kini belum mendapat penanganan.
Mereka juga menilai persoalan sungai dan saluran sekunder merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Pak Bupati tidak punya kewenangan soal sungai maupun saluran sekunder. Itu kewenangan provinsi,” kata para petani.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah mampu mempercepat program cetak sawah baru dengan target yang jelas dan dukungan anggaran.
Di sisi lain, ratusan hektare sawah produktif yang telah lama menjadi sumber pangan masyarakat belum mendapatkan penanganan atas persoalan yang menyebabkan lahan tersebut berhenti berproduksi.
Para petani menegaskan mereka tidak menolak keberadaan perusahaan tambang. Yang mereka harapkan adalah adanya solusi agar aktivitas pertambangan dan pertanian dapat berjalan berdampingan.
“Kami tidak mempermasalahkan tambang. Kami tidak alergi dengan perusahaan. Yang kami inginkan, tambang jalan, perusahaan jalan, kami petani juga tetap jalan,” tegas mereka.
“Jangan perusahaan yang jalan, sementara kami petani mati.”
Hingga kini, para petani berharap Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak hanya berfokus pada pencetakan sawah baru, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap pemulihan sawah-sawah eksisting di Duhiadaa yang telah lama menjadi sumber penghidupan masyarakat dan bagian penting dari ketahanan pangan daerah.
