WARTANESIA.ID – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo, di bawah kepemimpinan Kombes Pol dr Maruly Pardede, kembali melakukan langkah tegas dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan Jalan Samaun Puluhbuhu–Bolihuangga, Kabupaten Gorontalo, tahun anggaran 2021 dan 2022.
Dalam perkembangan terbaru, penyidik resmi melakukan penahanan terhadap Jd alias jam selaku Direktur CV Kifaz Pratama Jaya, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Sebelum menjalani penahanan, tersangka terlebih dahulu di lakukan pemeriksaan dengan didampingi tim penasihat hukumnya.
Proyek peningkatan jalan yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo dengan nilai kontrak sebesar sembilan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah lebih.
Berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan proyek tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis. Bahkan, tersangka selaku direktur perusahaan diduga tidak menyelesaikan pekerjaan hingga sesuai dengan perjanjian kontrak dan berakhir dengan pemutusan kontrak sehingga tujuan dari pada proyek tersbut tidak dapat di nikmati oleh masyarakat.
Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik juga menemukan dugaan bahwa CV Kifaz Pratama Jaya merupakan perusahaan yang dipinjam oleh pejabat pada saat itu melalui Ns selaku direktur cabang yang sebelumnya telah di tetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek peningkatan ruas jalan yang lain .
Selain itu, penyidik juga mengungkap dan
Mendalami dugaan keterlibatan pihak pihak lain dalam proyek tersebut.
Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar satu miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah lebih.
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 603 dan atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 20 tahun.
Di bawah kepemimpinan dirkrimsus Kombes Pol Maruly Pardede, berkomitmen mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi demi menyelamatkan keuangan negara dan mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan transparan sesuai komitmen polisi bersama masyarakat
