WATANESIA.ID – Desakan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit secara investigatif semakin menguat. Koalisi MBG Watch meminta lembaga pengawas negara untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dan proses pengadaan dalam program nasional tersebut, menyusul berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaannya.
Anggota Koalisi MBG Watch, Agus Sarwono, mengatakan audit investigatif perlu segera dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, karakter transaksi program MBG yang berlangsung setiap hari membuat potensi inefisiensi maupun penyimpangan anggaran menjadi lebih besar apabila tidak diawasi secara ketat.
Dalam dialog yang dikutip dari Kompas TV, Selasa (16/6/2026), Agus menjelaskan bahwa program yang telah berjalan sekitar satu setengah tahun itu memerlukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan tata kelola pengadaan.
“Program ini sudah berjalan sekitar satu setengah tahun dan transaksi yang terjadi itu harian, bukan bulanan. Ini yang membuat potensi inefisiensi sangat besar,” ujar Agus.
Selain persoalan pengelolaan anggaran, MBG Watch juga menyoroti sejumlah permasalahan di lapangan, mulai dari makanan yang terbuang akibat kualitas menu yang dinilai kurang baik hingga adanya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator penting perlunya evaluasi terhadap standar penyediaan makanan dan sistem pengawasannya.
Agus juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, terlebih setelah muncul kasus hukum yang menyeret tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan. Menurutnya, anggaran program seharusnya lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak daripada belanja pendukung yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan utama program.
Ia mengkritisi sejumlah pengadaan, seperti kendaraan operasional, tablet, serta berbagai perlengkapan lainnya yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak. Berdasarkan data anggaran tahun 2025, dari sekitar 2.400 rencana umum pengadaan, sebanyak 1.100 paket atau sekitar 56 persen masih didominasi pengadaan persiapan program, termasuk pembelian wadah makanan, kendaraan, dan perlengkapan distribusi.
Koalisi MBG Watch juga mendesak pemerintah membuka daftar vendor penyedia bahan baku kepada publik. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin keterbukaan informasi sekaligus mencegah potensi praktik monopoli maupun konflik kepentingan dalam pelaksanaan program.
“Transparansi vendor penting agar tidak terjadi penguasaan oleh elite tertentu yang punya kedekatan atau kepentingan dalam program ini,” tegas Agus.
