WARTANESIA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun 2026 akan datang lebih awal di sejumlah wilayah Indonesia, serta berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Selain itu, sebagian besar daerah juga diperkirakan akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari rata-rata klimatologis.
Menanggapi prediksi tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi sejak dini guna mengantisipasi dampak yang mungkin timbul akibat kemarau panjang.
Menurut Sudjatmiko, pemerintah tidak boleh menunggu hingga dampak musim kemarau dirasakan oleh masyarakat sebelum mengambil tindakan. Ia menekankan pentingnya manajemen risiko yang matang agar potensi dampak buruk dapat diminimalkan.
“Manajemen risiko atas dampak kemarau saya kira harus disiapkan jauh hari, apalagi di daerah yang memang sensitif terhadap perubahan iklim. Pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi agar dampak musim kemarau tahun ini tidak membawa risiko yang fatal,” ujar Sudjatmiko dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah risiko yang perlu diantisipasi pemerintah antara lain kekeringan, krisis air bersih, serta gangguan pada sektor pertanian yang dapat berdampak pada produksi pangan.
Sudjatmiko juga meminta laporan dan prediksi BMKG dijadikan acuan oleh kementerian terkait serta pemerintah daerah dalam menyusun strategi penanganan kemarau. Salah satu langkah yang ia dorong adalah memperluas program reboisasi serta membangun lebih banyak waduk untuk menampung air hujan sebagai cadangan saat musim kemarau.
Selain itu, ia juga mendorong pembangunan sumur resapan diperbanyak di berbagai wilayah, baik di kawasan permukiman, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah sehingga dapat menjadi cadangan air tanah saat musim kering.
“Pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan air melalui optimalisasi waduk, embung, dan jaringan irigasi yang ada. Selain itu, program distribusi air bersih di wilayah rawan kekeringan juga harus dipersiapkan sejak sekarang, jangan menunggu situasi darurat,” katanya.
Di samping itu, Sudjatmiko juga mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini serta memperluas penyebaran informasi iklim kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Ia menilai koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait perlu diperkuat agar informasi iklim dari BMKG dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret di lapangan.
“Informasi iklim dari BMKG harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret di lapangan agar masyarakat, terutama petani dan wilayah yang rentan kekeringan, bisa melakukan penyesuaian lebih awal,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan data BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada periode April hingga Juni 2026. Tercatat sebanyak 114 zona musim atau sekitar 16,3 persen dari total 699 zona musim diprediksi sudah memasuki kemarau pada April 2026.
Kemudian pada Mei 2026, sebanyak 184 zona musim atau sekitar 26,3 persen wilayah diperkirakan menyusul memasuki musim kemarau. Sementara pada Juni 2026, sekitar 163 zona musim atau 23,3 persen wilayah diprediksi mulai mengalami kondisi serupa.
Untuk puncak musim kemarau, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada Agustus 2026. Tercatat sekitar 429 zona musim atau 61,4 persen wilayah diperkirakan mencapai puncak kemarau pada bulan tersebut.
BMKG juga memperkirakan sekitar 400 zona musim atau 57,2 persen wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau dengan durasi yang lebih lama dibandingkan kondisi normal. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah agar dampaknya terhadap masyarakat, terutama di sektor pertanian dan ketersediaan air bersih, dapat diminimalkan.
