WARTANESIA – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, perhatian publik turut tertuju pada sejumlah kepala daerah lain, termasuk Wali Kota Madiun Maidi. Sosok Maidi dikenal memiliki rekam jejak panjang di birokrasi sebelum terjun ke dunia politik.
Profil Wali Kota Madiun Maidi
Melansir laman resmi Pemerintah Kota Madiun, Maidi lahir pada 12 Mei 1961. Ia dikenal sebagai politikus sekaligus mantan birokrat yang memiliki pengalaman panjang di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Saat ini, Maidi menjabat sebagai Wali Kota Madiun periode 2025–2030. Sebelumnya, ia juga pernah memimpin Kota Madiun pada periode 2019–2024.
Dengan latar belakang birokrasi yang kuat, Maidi kerap dipandang sebagai figur berpengalaman dalam tata kelola pemerintahan daerah sebelum akhirnya terjun secara penuh ke dunia politik.
Karier Maidi bermula di dunia pendidikan. Ia mengawali profesinya sebagai guru Geografi di SMAN 1 Madiun sejak 1989 hingga 2002. Pengalaman tersebut menjadi pijakan awal sebelum ia dipercaya mengemban jabatan struktural di lingkungan pemerintahan.
Pada 2002, Maidi diangkat sebagai Kepala SMAN 2 Madiun. Di tahun yang sama, tepatnya pada 7 Juli 2002, ia dipercaya menduduki posisi Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
Setahun berselang, pada 7 Juli 2003, Maidi ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
Karier birokrasi Maidi terus berlanjut. Pada 6 Desember 2005, ia dilantik sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun. Tidak lama kemudian, pada 2006, ia kembali dipercaya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
Puncak karier birokrasi Maidi terjadi pada 2009 ketika ia dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun. Jabatan strategis tersebut diembannya hingga Februari 2018 sebelum akhirnya memasuki arena politik elektoral.
Setelah pensiun dari birokrasi, Maidi melangkah ke dunia politik dan tercatat sebagai politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni, ia menyandang gelar Dr Drs H Maidi, SH, MM, MPd.
Maidi pertama kali terpilih sebagai Wali Kota Madiun untuk periode 2019–2024. Kepercayaan publik kembali ia raih dalam Pilkada serentak November 2024 saat maju berpasangan dengan Bagus Panuntun sebagai calon wakil wali kota.
Pasangan Maidi–Bagus Panuntun berhasil meraih suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi pleno tingkat Kota Madiun.
Mereka memperoleh 65.583 suara atau setara 56 persen, mengungguli pasangan Bonie Laksmana–Bagus Rizki yang meraih 45.923 suara atau 39,2 persen, serta pasangan Inda Raya–Aldi dengan perolehan 5.522 suara atau 4,7 persen.
Kemenangan tersebut diraih di seluruh tiga kecamatan yang ada di Kota Madiun. Dalam kontestasi politik tersebut, Maidi dan pasangannya didukung oleh 11 partai politik, yakni PSI, NasDem, Partai Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB, dan PPP.
Setelah dinyatakan menang, Maidi resmi dilantik sebagai Wali Kota Madiun periode 2025–2030 bersama Wakil Wali Kota Bagus Panuntun.
Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari 2025 dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pelantikan tersebut menandai dimulainya periode kedua kepemimpinan Maidi di Kota Madiun dengan harapan melanjutkan program pembangunan dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Profil Bupati Pati Sudewo
Sementara itu, Bupati Pati Sudewo lahir di Pati pada 11 Oktober 1968. Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang infrastruktur dan merupakan alumnus Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (UNS) angkatan 1991. Ia kemudian meraih gelar Magister dari Universitas Diponegoro (Undip) pada 1993.
Sebelum terjun ke dunia politik, Sudewo merintis karier di bidang konstruksi dan birokrasi Pekerjaan Umum (PU), mulai dari Kanwil PU Bali, Jawa Timur, hingga Dinas PU Kabupaten Karanganyar.
Sudewo mulai menapaki dunia politik pada 2002 dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar, meski belum berhasil. Kegagalan tersebut tidak membuatnya mundur.
Ia kemudian aktif di Partai Gerindra dan dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Gerindra pada 2019.
Ia juga pernah menjadi anggota DPR RI selama dua periode, yakni 2009–2013 dan 2019–2024. Kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, semakin menguatkan posisinya di panggung politik nasional.
Pada 20 Februari 2025, Sudewo resmi dilantik sebagai Bupati Pati periode 2025–2030 bersama Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra.
Namun, belum genap setahun menjabat, Sudewo menuai kritik tajam akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen yang memicu gelombang demonstrasi besar-besaran.
Meski berdalih kebijakan tersebut ditujukan untuk renovasi RSUD RAA Soewondo, tekanan publik akhirnya memaksanya membatalkan kebijakan tersebut dan mengembalikan tarif pajak ke standar tahun 2024.
Kini, Sudewo harus menghadapi ujian terberat dalam karier politiknya. Tim penindakan KPK mengamankannya atas dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Penangkapan tersebut terjadi di tengah upayanya membangun citra sebagai pemimpin yang mendengarkan aspirasi masyarakat pasca polemik kebijakan pajak.
Praktik jual beli jabatan yang diduga melibatkan “pengepul” di tingkat kecamatan mengindikasikan adanya sistem korupsi yang masif di bawah kepemimpinannya.
Publik Pati kini menantikan hasil gelar perkara KPK yang akan menentukan status hukum Sudewo ke depan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka dalam kasus tersebut.
