WARTANESIA – Rencana aksi besar-besaran yang akan digelar Aliansi Barisan Rakyat Anti Penindasan (BARA API) di Kabupaten Pohuwato mulai menghangat. Sebanyak 5.000 Massa aksi dikabarkan akan turun di tiga titik sekaligus, yakni di anak perusahaan Pani Gold Mine (PGM), Kantor Bupati Pohuwato, dan Polres Pohuwato.
Penanggung jawab aksi, Yosar Ruiba atau yang akrab di sapa YR, menegaskan bahwa, demonstrasi tersebut lahir dari keresahan masyarakat penambang yang secara bersama merasakan hak-haknya terus diabaikan, terutama terkait peristiwa yang berulang yakni dugaan kriminalisasi dan intimidasi rakyat penambang dilokasi masyarakat khususnya yang masuk dalam konsesi 100 ha, maupun yang berbatasan dengan konsesi perusahaan dan kemelut penyelesaian ganti rugi lahan masyarakat penambang lokal, serta kurang seriusnya pemerintah dalam menindaklanjuti Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Masih menurutnya, masyarakat yang selama ini menambang secara turun-temurun, justru kini berada dalam posisi sulit setelah wilayah yang mereka kelola masuk dalam area perizinan 100 ha PT. PGM, yang ditandai dengan penindakan berupa pemberhentian aktivitas pekerjaan para penambang, hingga penangkapan yang justru dipelopori oleh beberapa oknum orang dalam di pihak perusahaan, dan APH tinggal “jemput bola”.
“Secara bersama-sama, kami sangat ingin berjuang mempertahankan dan merebut kembali hak kami. Sambil menunggu kejelasan IPR, masyarakat yang memang sudah turun-temurun menambang seharusnya diberi ruang. Kalau pun pada akhirnya akan diberi tali asih atau semacamnya, setidaknya, sembari menunggu momen itu maka setidaknya jangan dulu diganggu kami rakyat penambang yang sedang bekerja di lokasi kami” tegas Yosar.
Ia menilai selama ini aktivitas produksi perusahaan tidak pernah diganggu oleh masyarakat penambang. Namun sebaliknya, para penambang justru disebut kerap mendapat tekanan saat beraktivitas di lahan yang menurut mereka belum sepenuhnya selesai proses ganti rugi.
“Faktanya, lahan itu sebagian belum tuntas persoalan ganti ruginya, tetapi penambang justru mendapat intimidasi dari oknum karyawan perusahaan. Kami punya saksi, video, dan dokumen terkait dugaan intimidasi tersebut,” bebernya.
Yosar menyebut sedikitnya ada lima wilayah tambang yang selama ini dikelola oleh rakyat lokal secara turun temurun yang kerap mengalami dugaan tekanan bahkan dugaan kriminalisasi, yakni di Alamotu, Borose, Sungai Kaya, Dulamayo, dan Nanasi.
Menurutnya, aksi pada Mey Day nanti menjadi pesan keras kepada perusahaan agar tidak terus melakukan langkah-langkah yang dinilai merugikan masyarakat kecil, termasuk relokasi paksa terhadap penambang.
“Kalau belum ada kejelasan tali asih sambil menunggu kepastian IPR di beberapa lokasi primer dan sekunder, jangan dulu ada relokasi paksa. Semua harus dilakukan secara humanis agar harmonis,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya dugaan tindakan sepihak yang dilakukan oleh oknum di tingkat lapangan perusahaan. Menurut Yosar, kebijakan tersebut belum tentu sejalan dengan pimpinan perusahaan di pusat.
“Kami yakin pimpinan perusahaan di pusat tidak ingin menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru. Tapi di lapangan justru ada beberapa oknum yang mengatasnamakan perusahaan yang diduga bertindak berlebihan,” ujarnya.
Selain itu, Yosar meminta pemerintah daerah, pemerintah provinsi, masyarakat, hingga pihak perusahaan duduk bersama untuk mempercepat penyelesaian persoalan tali asih sesuai peruntukannya dan IPR yang saat ini masih berproses.
“Kalau tidak ada dukungan minimal mari jaga bersama keharmonisan, bukan justru sebaliknya yakni penambang terus diintimidasi dan di kriminalisasi, sebelum tali asih selesai dan IPR keluar agar potensi konflik bisa di redam bersama,” harap YR.
Meski demikian, Yosar memastikan aksi demonstrasi nanti tetap berjalan damai dan tidak mengarah pada tindakan anarkis.
Ia menegaskan pihaknya akan bertanggung jawab penuh agar aksi tetap kondusif dan tidak mengulang insiden kericuhan seperti yang pernah terjadi pada 21 September lalu.
“Kami tidak ingin ada tindakan anarkis, perusakan, atau kekacauan. Kalau situasi mengarah ke sana, saya sendiri yang akan menarik massa mundur,” tegasnya.
Yosar juga membuka peluang pembatalan aksi jika sebelum hari pelaksanaan ada solusi konkret dari pihak terkait terhadap tuntutan masyarakat lingkar tambang.
“Walapun pada hari H nanti adalah momentum Hari Buruh tapi kalau sebelum itu sudah ada solusi yang serius dan nyata kaitan beberapa poin perjuangan aspiratif dimaksud, maka buat apa lagi turun ke jalan. Masyarakat hanya ingin keadilan dan kepastian,” pungkasnya.
