WARTANESIA.ID – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Gorontalo menyatakan siap mengawal pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 yang telah ditetapkan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, sebesar Rp3.748.000.
Komitmen tersebut disampaikan pengurus APINDO Provinsi Gorontalo, Abdurahim Umar kepada RRI, yang juga menjadi perwakilan unsur pengusaha dalam Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo. Ia mengatakan, APINDO akan mendukung dan mengawal penerapan keputusan UMP tersebut agar berjalan sesuai ketentuan.
Abdurahim menjelaskan, dalam pembahasan Dewan Pengupahan, unsur pengusaha mengusulkan nilai alfa sebesar 0,72, sedangkan unsur serikat pekerja mengusulkan nilai alfa 0,90. Kedua usulan tersebut kemudian menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
Menurutnya, penetapan UMP 2027 telah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, termasuk inflasi Gorontalo sebesar 5,46 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,40 persen. Pembahasan juga memperhatikan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Gorontalo sebesar Rp3.746.312.
Abdurahim menyebut, nilai alfa yang diusulkan unsur pengusaha menjadi salah satu dasar perhitungan UMP 2027 yang akhirnya ditetapkan gubernur. Besaran tersebut meningkat dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
“Kami akan mengawal UMP ini dan insyaallah bagi APINDO, kami akan mengawal tahun 2027 dalam pelaksanaan UMP,” ujar Abdurahim, ketika diwawancarai pada Minggu (22/11/2026).
Berdasarkan keputusan Gubernur Gorontalo, UMP tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp3.748.000 atau naik 10,07 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.405.144. Dengan kenaikan tersebut, terdapat penambahan sebesar Rp342.856.
Abdurahim menilai, usulan dari unsur pengusaha telah mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha. Karena itu, APINDO berkomitmen mengawal penerapan ketentuan pengupahan tersebut sepanjang tahun 2027.
Pengawalan pelaksanaan UMP diharapkan dapat mendukung terciptanya hubungan industrial yang baik, sekaligus memastikan kebijakan pengupahan berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.












