WARTANESIA.ID – Nasib ribuan motor listrik yang diadakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kini menjadi sorotan. Di tengah polemik dugaan pemborosan anggaran, muncul usulan agar kendaraan tersebut tidak dibiarkan mangkrak, melainkan dialihkan untuk membantu mobilitas guru honorer di berbagai daerah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan dukungannya terhadap rencana BGN untuk menghibahkan motor listrik yang sebelumnya dibeli guna menunjang operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Yahya, langkah tersebut merupakan solusi yang paling rasional agar aset negara yang sudah terlanjur dibeli tidak berakhir sia-sia.
“Dalam rapat bersama Komisi IX, Ibu Arumsari menyampaikan bahwa motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah. Saya setuju dengan rencana itu,” ujar Yahya, Sabtu (20/6/2026).
Meski mendukung rencana hibah, Yahya tetap melontarkan kritik terhadap kebijakan pengadaan motor listrik sejak awal. Ia menilai kendaraan tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan untuk menunjang operasional dapur SPPG.
Menurutnya, pengelola dapur tidak memerlukan mobilitas tinggi sehingga pengadaan ribuan motor listrik dinilai tidak tepat sasaran.
Tak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR RI tidak pernah menerima laporan resmi terkait proyek pengadaan motor listrik tersebut. Kondisi ini dinilai menghambat fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Yahya juga menyoroti dugaan ketidakprofesionalan dalam proses pengadaan. Ia menyebut perusahaan penyedia kendaraan tidak memiliki jaringan dealer maupun layanan purna jual yang memadai. Selain itu, muncul pula indikasi mark-up harga yang menjadi perhatian serius.
Di sisi lain, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah berupaya mengoptimalkan seluruh aset yang telah dibeli pada tahun 2025. Selain motor listrik, aset tersebut mencakup perangkat teknologi informasi (IT), laptop, perangkat Internet of Things (IoT), hingga CCTV.
Menurut Agustina, optimalisasi aset lama merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran BGN pada tahun 2026, sehingga pengadaan barang serupa tidak perlu dilakukan kembali.
“Kami menyisir seluruh anggaran yang memiliki output sama dengan tahun 2025. Jika masih dapat dimanfaatkan, maka tidak akan ada lagi pengadaan baru pada tahun 2026,” tegasnya.
Saat ini, BGN juga berencana berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia guna memastikan proses hibah aset tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.
Apabila terealisasi, ribuan motor listrik yang sempat menuai kontroversi itu dapat beralih fungsi menjadi sarana pendukung mobilitas guru honorer di berbagai pelosok daerah. Dari aset yang nyaris menjadi beban, kendaraan tersebut berpotensi memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan.
