WARTANESIA – Warga Kecamatan Duhiadaa dan Patilanggio menyampaikan berbagai keluhan terkait persoalan pertanian hingga kelangkaan gas elpiji 3 kilogram kepada Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato, Nirwan Due, saat kegiatan reses masa persidangan kedua tahun kedua masa jabatan 2024–2029.
Reses tersebut dilaksanakan di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Senin (9/2/2026). Kegiatan berlangsung dialogis dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Buntulia Jaya, Camat Duhiadaa, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi (Perindakop), perwakilan Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, tokoh masyarakat, serta warga setempat.
Dalam forum dialog, masyarakat khususnya para petani menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi. Di antaranya dampak sedimentasi yang memicu gagal panen, kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram, minimnya penerangan jalan umum (PJU) yang menyebabkan kecelakaan, serta pendistribusian bibit pertanian yang dinilai belum tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Nirwan Due mengatakan bahwa sebagian aspirasi masyarakat tidak memerlukan konsekuensi anggaran sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
“Ada beberapa persoalan seperti PJU, kelangkaan BBM, sedimentasi, dan gagal panen yang sifatnya tidak berkonsekuensi anggaran. Insyaallah besok akan kami tindak lanjuti melalui rapat kerja dengan OPD terkait,” ujar Nirwan.
Ia menambahkan, untuk persoalan yang berada di luar kewenangan kabupaten, DPRD Pohuwato akan melakukan koordinasi hingga ke tingkat provinsi, termasuk terkait kelangkaan LPG.
“Terkait gas LPG, kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kadis dan akan mendorong komunikasi dengan Pertamina untuk penambahan kuota,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai keluhan distribusi bibit pertanian, Nirwan menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak sepenuhnya berada pada kewenangan pemerintah daerah.
“Penentuan bibit bukan kewenangan kabupaten atau provinsi, melainkan kewenangan pusat. Namun kami tetap akan mendorong langkah-langkah yang sesuai dengan keinginan masyarakat,” ungkapnya.
Nirwan juga menyoroti ancaman gagal panen dan gagal tanam yang menjadi keluhan utama para petani. Menurutnya, DPRD telah membahas langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Ancaman gagal panen dan gagal tanam menjadi keluhan utama. Ketika anggaran tersedia, kami akan mengakomodir kebutuhan masyarakat, termasuk pengadaan beberapa unit alat berat,” tegasnya.
Terkait kelangkaan LPG yang kerap terjadi setiap tahun, Nirwan memastikan DPRD akan mengawal komitmen pemerintah daerah, termasuk rencana inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.
“Persoalan LPG ini selalu berulang. Kami akan mengawal komitmen pemerintah daerah dan memastikan pengawasan di lapangan berjalan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Nirwan menyampaikan bahwa DPRD Pohuwato akan kembali mendorong penambahan kuota LPG ke tingkat provinsi, sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya.
“Pada tahun 2023, kami sempat mengawal hingga terealisasi penambahan kuota sebanyak 15 pangkalan LPG untuk Kabupaten Pohuwato,” pungkasnya.
