WARTANESIA – Fenomena pejabat negara mengundurkan diri dalam waktu berdekatan bukan hal baru dalam sejarah Indonesia.
Salah satu peristiwa paling dramatis tercatat pada 20 Mei 1998, ketika 14 menteri secara serentak menyatakan mundur dari Kabinet Pembangunan VII di tengah krisis moneter, dan gejolak politik yang mengguncang Indonesia.
Peristiwa itu terjadi saat kondisi nasional berada pada titik genting. Krisis moneter kala itu meluluhlantakkan fondasi ekonomi nasional: nilai tukar rupiah anjlok, inflasi meroket, perbankan berada di ambang kehancuran, sementara kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot tajam.
Pada hari itu, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita memimpin rapat para menteri ekonomi di Gedung Bappenas, Jakarta.
Rapat tersebut bukan agenda rutin, melainkan forum krusial untuk merespons situasi yang terus memburuk.
Di lansir dalam CNBC Indonesia buku Managing Indonesia’s Transformation (2013), Ginandjar menuturkan bahwa diskusi di Bappenas merupakan lanjutan dari pembicaraan intens sejak pagi hari bersama sejumlah menteri, jurnalis, dan pelaku usaha. Kesimpulannya sama: Indonesia sedang melaju menuju jurang krisis ekonomi dan politik tanpa jalan keluar yang jelas.
Di hadapan para menteri, Ginandjar memaparkan kondisi ekonomi secara gamblang. Ia menegaskan, bila situasi dibiarkan, Indonesia berpotensi kolaps. Pandangan itu disetujui hampir semua menteri yang hadir, kecuali Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Ary Mardjono yang menyampaikan keberatan.
Dari kesadaran kolektif itulah keputusan besar diambil. Ginandjar menyatakan niatnya mengundurkan diri dari Kabinet Pembangunan VII, kabinet yang baru saja diresmikan Presiden Soeharto empat hari sebelumnya. Namun langkah itu tak berdiri sendiri. Satu per satu menteri lain menyatakan sikap serupa.
Daftar 14 Menteri yang mundur akhirnya sepakat menarik diri. Mereka adalah:
- Akbar Tandjung
- A.M. Hendropriyono
- Giri Suseno Hadihardjono
- Haryanto Dhanutirto
- Ginandjar Kartasasmita
- Kuntoro Mangkusubroto
- Justika Baharsjah
- Rachmadil Bambang Sumadhijo
- Rahardi Ramelan
- Subiakto Tjarawerdaya
- Sanyoto Sastrowardoyo
- Sumahadi
- Theo L. Sambuaga
- Tanri Abeng
Dalam pernyataan bersama, para menteri menilai pembentukan kabinet baru tidak akan menyelesaikan akar krisis yang melanda Indonesia.
Pernyataan ini menjadi pukulan telak bagi Soeharto, bukan hanya dari sisi pemerintahan, tetapi juga simbolik—menandakan runtuhnya kepercayaan elite ekonomi terhadap kepemimpinan Soeharto.
Sejarawan Robert Edward Elson dalam Soeharto: A Political Biography (2017) mencatat, Soeharto disebut terkejut dan terpukul oleh pengunduran diri tersebut.
Langkah para menteri berada di luar skenario kekuasaan yang telah ia siapkan. Padahal, Soeharto masih berencana mengumumkan Kabinet Reformasi pada 21 Mei 1998 sebagai upaya menyelamatkan legitimasi.
Upaya untuk menahan pengunduran diri itu sempat dilakukan. Wakil Presiden BJ Habibie dalam buku Detik-detik yang Menentukan (2006), mengungkapkan dirinya sempat meminta para menteri agar tetap bertahan. Namun keputusan para menteri telah bulat.
Akhirnya, kehilangan dukungan dari para menteri kunci, dan elite politik membuat Soeharto berada dalam posisi yang tak lagi dapat dipertahankan.
Sehari setelah pengunduran diri massal itu, tepatnya 21 Mei 1998, Soeharto resmi menyatakan mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia, mengakhiri kekuasaan panjangnya.
