WARTANESIA – Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, H. Beni Nento, menggelar reses perdana di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Pohuwato, pada Sabtu (30/11/2024). Kegiatan tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat Hulawa, yang sebagian besar berprofesi sebagai penambang yang tinggal di wilayah lingkar tambang.
Dalam reses tersebut, hadir berbagai unsur Pemerintah Daerah, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kadis Perkim), Camat Buntulia, Kepala Desa Hulawa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat.
Selama reses, banyak warga yang menyampaikan aspirasi mereka, di antaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan, program rumah sehat (layak huni), serta masalah bibit pertanian yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa warga juga mengeluhkan seringnya terjadinya banjir dan kerusakan pada struktur jalan (brojong) di wilayah Hulawa.
Tamsil Abdullah, seorang tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan keluhannya mengenai masalah pertambangan yang belum diselesaikan, khususnya terkait pembayaran tali asih yang belum diterima sebagian warga.
“Terutama pertambangan yang belum selesai, karena persoalan tali asih yang masih banyak belum terbayar, itu tolong diganti oleh perusahaan,” ungkap Tamsil saat sesi tanya jawab.
Menurut Tamsil, mayoritas warga Hulawa adalah penambang, dan ia berharap agar hak-hak mereka diperhatikan dengan serius. “Tolong diperhatikan pak, ini seolah-olah sudah terdesak, sudah dimatikan pencaharian, lahan-lahan kami belum dibayar,” tambahnya.
Tamsil juga menyarankan agar wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di sekitar Desa Hulawa dapat segera direalisasikan, serta wilayah sungai di bawah jembatan besar segera dimasukkan dalam WPR, mengingat wilayah tersebut merupakan sumber mata pencaharian utama bagi warga setempat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Pohuwato, H. Beni Nento, menegaskan bahwa, Desa Hulawa merupakan wilayah pertambangan yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertambangan.
Beni menjelaskan bahwa, saat ini dinas pertambangan tidak lagi berada di tingkat kabupaten, melainkan sudah dipindahkan ke tingkat provinsi. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Saya akan mengawal aspirasi ini dengan serius. Kami akan menampung semua keluhan masyarakat, dan tim Staf Ahli kami sudah mencatatnya. Segera kami akan bahas hal ini dalam rapat paripurna,” ujar Beni.
Dengan komitmen tersebut, Beni Nento memastikan bahwa aspirasi masyarakat Hulawa akan diperjuangkan dan segera ditindaklanjuti untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. (Fan)
